JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, merespons positif aksi dan tuntutan yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Jambi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (19/6/2026).
Ia menegaskan bahwa secara substansi, tuntutan masyarakat sejalan dengan komitmen DPRD dan pemerintah, yakni memastikan program tersebut tetap berjalan tanpa adanya penyimpangan.
BACA JUGA: DPRD Provinsi Jambi Digeruduk Ribuan Massa Aliansi Masyarakat Jambi, Minta Program MBG Dilanjutkan
Ivan mengambil sikap akomodatif dan solutif dengan menyatakan bahwa segala kekurangan di lapangan harus dijawab dengan perbaikan sistem, bukan dengan menghentikan program yang menjadi hak masyarakat.
“Kami mengapresiasi perhatian dan aspirasi Aliansi Masyarakat Jambi terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Pada prinsipnya, DPRD Provinsi Jambi memiliki komitmen yang sama, yaitu memastikan program ini tetap berjalan, tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Ivan Wirata.
Terkait keberlanjutan program yang menyasar anak sekolah, PAUD, ibu hamil, dan kelompok rentan ini, Ivan menegaskan dukungan penuh dari legislatif. Menurutnya, program MBG menyangkut masa depan generasi bangsa.
“Kami sependapat bahwa apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, maka yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya, pengawasannya, dan kualitas pelaksanaannya, bukan menghentikan manfaat yang diterima masyarakat,” tegasnya dengan slogan ‘Perbaiki Tata Kelola, Bukan Hentikan Program’.
Zero Korupsi dan Jaminan Gizi.
Lebih lanjut, politisi tersebut juga menyoroti pentingnya jaminan anggaran dan standar kualitas makanan. DPRD Jambi berkomitmen untuk mengawal alokasi anggaran daerah agar digunakan secara transparan dan akuntabel, sembari terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan pendanaan utama.
BACA JUGA: Musim Kemarau 2026, BPBD Tanjabtim Fokus Cegah Karhutla di Lima Kecamatan Rawan Gambut
Ivan memberikan peringatan keras agar efisiensi anggaran tidak dijadikan alasan untuk mengorbankan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
“Kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi standar gizi yang diterima anak-anak Indonesia. Prinsip kita jelas: Zero Korupsi, Zero Mark-Up, Zero Penurunan Kualitas Gizi,” papar Ivan.
Untuk memastikan program ini berjalan bersih, DPRD Jambi membuka pintu selebar-lebarnya bagi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Ivan menyatakan pihaknya siap turun ke lapangan untuk memantau langsung proses distribusi bersama warga.
“Sikap kami tegas, kami mendukung penuh Program MBG, tetapi kami juga mendukung penuh pengawasan yang ketat. Programnya harus jalan, manfaatnya harus sampai kepada rakyat, dan pengelolaannya harus bersih,” ungkapnya.
Ivan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan ikut berperan aktif mengawal program strategis ini.
“DPRD memandang aspirasi ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan anak-anak Jambi. Karena itu mari kita jadikan MBG sebagai gerakan bersama; pemerintah menjalankan, DPRD mengawasi, masyarakat ikut mengawal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima manfaat,” sebutnya.
Adapun perwakilan dari Pemprov Jambi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Ismed Wijaya menyatakan pihaknya prinsipnya juga siap mengawal tuntutan massa.
"Kami siap mengawal MBG ini sampai selesai sampai anak Indonesia tak ada yang kelaparan dan cerdas semua. Ini program mulia dari bapak Presiden kita," terang Ismed. (aan)
