Saat dimintai konfirmasi, Kemenpora juga belum bisa memastikan SK yang beredar tersebut. “Kami juga belum menerima (surat) itu,” ujar Gatot S. Dewa Broto, sekretaris Menpora.
Keputusan rasionalisasi cabor itu memang meresahkan seluruh peserta PON. Bagaimanapun, pembinaan di daerah menghadapi PON 2020 sudah berjalan sekitar tiga tahun. Tentu, tidak ada yang ingin cabornya ditiadakan. Sebab, hal itu bakal berdampak besar terhadap nasib para atlet dari cabor terkait.
Sebagai penghubung Jakarta dengan Jayapura, Alex belum berani memastikan kapan SK resmi diajukan kepada Kemenpora. Sebab, dia kesulitan untuk berkomunikasi dengan KONI Papua karena matinya jaringan telekomunikasi di Jayapura.
“Saya pikir, teman-teman wartawan harus memahami situasi dan kondisi Papua. Dari kemarin sampai kini kami belum bisa melakukan apa-apa,” ucap Alex.
Sebelumnya, Papua sudah batal menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) yang rencananya digelar Oktober mendatang. Dua event itu semula bakal dijadikan test event untuk mengecek kesiapan venue menyongsong PON.
Kemenpora bergerak cepat untuk mengatasi masalah itu. Awalnya, DKI Jakarta ditunjuk secara mendadak untuk menggelar dua event tersebut, tetapi batal terjadi lantaran ketidaksanggupan menampung para atlet dalam waktu mepet.
“Jadi, tetap di Jakarta, tetapi yang punya gawe Kemenpora, sementara DKI ikut membantu terkait sarana-prasarana,” kata Gatot. “Kami menghargai Papua. Jangan ganggu dengan beban yang berlebihan,” imbuhnya.
Editor : Ilham Safutra
Reporter : gus/feb/rid/c5/ttg
Sumber: JawaPos.com
