JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi Ir.Restuardy (Ardy) Daud, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2020 secara virtual yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo (Jokowi).
Ardy mengikuti rakornas tersebut dari Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Jambi, Kamis (22/10) sore. Tema Rakornas tersebut adalah “Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju."
Dari Kementerian diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Pengendalian Infalasi Pusat (TPIP), Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono.
Dalam arahannya, Presiden RI Jokowi meminta kepala daerah (Pemda), gubernur, bupati/wali kota untuk menyediakan data ketersediaan pangan yang valid, guna merumuskan kebijakan yang tepat pada masa pandemi.
Jokowi mengatakan, Pemerintah Pusat sudah membuat sistem informasi data pangan yakni Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Ia minta daerah membuat sistem serupa.
Presiden mengemukakan, sistem informasi ketersediaan pangan, juga data konsumsi masyarakat di daerah itu penting untuk mengatasi jika ada kekurangan pangan yang menyebabkan gejolak harga.
"Sinergikan data-data di daerah, buat neraca pangan akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan, bisa cepat diatasi. Data konsumsi yang akurat sangat penting, karena berdasarkan data tersebut kita akan mengetahui mana provinsi yang kekurangan dan kelebihan. Dan berdasarkan data tersebut, perdangan antar daerah bisa didorong dan kerjasama diperkuat,” jelas presiden.
Usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Ardy Daud menyatakan bahwa dalam pidato Menko Perekonomian disampaikan inflasi secara nasional 1,24 persen, tetapi stok di beberapa daerah masih baik dan tersedia.
”Sedangkan untuk di Provinsi Jambi tingkat inflasi 0,99 persen, ada beberapa variabel yang memegaruhi bahan pokok pangan, seperti cabai, minyak sayur. Yang dilakukan pemerintah daerah saat ini yaitu menyediakan bahan pokok untuk masyarakat, kita harus menyediakan stok bahan pokok, pemantauan dan pengecekan harus terus dilakukan sampai ke pasar-pasar,” ujar Ardy Daud.
“Koordinasi dengan Bulog harus dilakukan untuk kesedian bahan pokok, dan keterjangkauan harga terus dipantau secara berkala. Jika diperlukan, kita adakan operasi pasar atau pasar murah, sebagai pengendalian harga dan akses distribusi sangat diperlukan mulai dari petani sampai ke pasar perlu adanya kelancaran trasportasi atau sarana pendukung,” terang Ardy Daud.
Intinya, Ardy Daud mengemukakan bahwa dalam mengendalikan inflasi, daerah bersinergi menjaga ketersediaan pangan, yang berkaitan erat terhadap fluktuasi inflasi. (*/wan)
