JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pemerintah Kota Jambi tengah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk menciptakan birokrasi bebas pungli dan korupsi.
Sedikitnya ada 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk sebagai pilot project untuk dicanangkan jadi zona integritas. Diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Pendidikan, Kecamatan Pasar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manap dan Puskesmas Pakuan Baru.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatangani naskah pernyataan komitmen pencanangan WBK dan WBBM oleh pejabat terkait, disaksikan oleh Wali Kota Jambi, Kapolresta Jambi, Kajari Jambi, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi dan Kepala Inspektorat Kota Jambi.
Dalam arahannya, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengatakan agar Pembangunan Zona Integritas sebagai Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas serta transparan.
Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi dipemerintahan, melalui pembangunan Zona Integritas ini diharapkan ada unit kerja bisa mendapat predikat WBK/WBBM, sehingga dapat menjadi acuan bersama untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
“Jika daerah lain bisa memberikan yang terbaik maka Kota Jambi juga bisa, maka dari itu tingkatkan kualitas pelayanan publik. Kami menyambut baik kegiatan ini, komitmen bersama dari pekerjaan ini merupakan awal pembangunan daerah menjadi lebih baik lagi,” harapnya.
Wali Kota Jambi juga meminta bimbingan dan kerjasama untuk pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam penilaian Pemerintah Kota Jambi.
“Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit,”jelasnya. (hfz)
