JAMBIUPDATE.CO, MUARABUNGO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo terpilih H Mashuri-Safruddin Dwi Aprianto (Hamas-Apri) akan dilantik hari ini (15/6) sebagai bupati dan wabup Bungo.
Keduanya terpanggil untuk terjun langsung melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai harapan masyarakat untuk mewujudkan Bungo Maju dan Sejahtera, ini visi pasangan pilihan rakyat ini.
Adapun VISI DAN MISI H. Mashuri dan Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd. untuk membangun Kabupaten Bungo yakni merujuk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut juga dapat diartikan sebagai pandangan lima tahun ke depan mengenai keadaan yang diinginkan untuk mewujudkan harapan masyarakat.
BACA JUGA : Teng... Bupati dan Wakil Bupati Bungo Resmi Dilantik
Bungo Maju Dan Sejahtera dapat diartikan MajuMerupakan Cerminan Kabupaten Bungo Yang Unggul di Bidang Pendidikan dan Layanan Kesehatan Dengan Ditunjang Infrastruktur Yang Memadai dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh dan Sejahtera Merupakan Cerminan Masyarakat Bungo Yang Berkepribadian Dan Hidup Layak Berkecukupan, Serta Harmonis Dalam Kemajemukan
Dan untuk mewujudkan visi Bungo Maju Dan Sejahtera, terdapat 5 misi yang merupakan agenda pokok dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan 5 pilar pembangunan daerah. Lima pilar tersebut satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, sebagai berikut :
1. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik berorientasi pada pelayanan publik.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan serta penguatan otonomi desa.
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor pertanian, perkebunan dan lembaga ekonomi masyarakat.
(hnd/ist)
