JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam memperkuat aksi iklim di tingkat lokal mendapat apresiasi dari World Wide Fund for Nature (WWF). Kota Jambi meraih penghargaan “The Most Improved City in WWF’s One Planet City Challenge 2019–2026”, sebagai kota dengan peningkatan terbaik dalam komitmen dan aksi menghadapi perubahan iklim.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dalam Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertema “Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten” yang digelar WWF bersama ICLEI Indonesia di The Westin Gama Tower, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).
BACA JUGA: Perkuat Sinergitas Lintas Institusi, Kejaksaan Negeri Batang Hari Gelar Coffee Morning
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen jangka panjang Kota Jambi dalam memperkuat aksi iklim melalui partisipasi pada WWF One Planet City Challenge (OPCC) 2019–2026, bersama 29 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Maulana turut mempresentasikan berbagai program inovatif Pemkot Jambi yang berkaitan dengan transisi energi, pengurangan emisi, pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, hingga penerapan ekonomi sirkular.
BACA JUGA: Pria di Merangin Jadi Korban Penusukan, 8 Luka Tusuk Bersarang di Tubuh
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang menyampaikan keynote speech. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mempercepat transisi energi, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menekan emisi.
Menurut Bima, komitmen transisi energi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan aksi nyata yang memiliki target serta indikator yang jelas dan terukur.
“Dalam hal transisi energi, kuncinya memang pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang punya wilayah, pemerintah daerah juga punya anggaran, pemerintah daerah memiliki desain program, dan target Nationally Determined Contribution kita betul-betul ditentukan, dibentuk oleh teman-teman pemerintah daerah,” ujar Bima.
BACA JUGA: Rp 400 Juta Disiapkan untuk Gakkum Zero ODOL, Tanjabtim Diusulkan Jadi Pilot Project
Bima menjelaskan terdapat tujuh peran strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan energi dan mengurangi emisi melalui transisi energi yang berkeadilan.
Pertama, pemerintah daerah perlu memiliki baseline yang jelas sebagai dasar penyusunan kebijakan, termasuk melalui inventarisasi emisi daerah yang akurat.
Kedua, hasil inventarisasi tersebut dapat menjadi kontribusi pemerintah daerah dalam menyediakan data bagi pemerintah pusat untuk memperkuat gambaran kondisi emisi secara nasional.
BACA JUGA: Honda New Rebel 1100 Hadir dengan Warna Baru, Harga Rp445,25 Juta
Ketiga, pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebagai instrumen untuk memastikan kebijakan energi daerah berjalan secara sinkron dan selaras.
Keempat, pemerintah daerah didorong melakukan aksi konkret dengan mengendalikan sektor penyumbang emisi, seperti limbah, sekaligus meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan transportasi publik rendah emisi.
Kelima, pemerintah daerah perlu memperkuat adaptasi berbasis kondisi lokal, salah satunya melalui Program Kampung Iklim, sehingga masyarakat memiliki ketahanan lebih baik terhadap dampak perubahan iklim.
