Diza juga menegaskan bahwa ketiga usulan yang Ia sampaikan lahir dari keterbatasan fiskal Pemerintah Kota Jambi, sehingga dukungan APBN menjadi sangat krusial agar program-program prioritas tersebut dapat direalisasikan secara maksimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Menko AHY menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik kunjungan kerja sejumlah kepala daerah se-Provinsi Jambi itu. Menurutnya, para Kepala Daerah di Jambi telah menguasai semua permasalahan yang ada di daerah masing-masing, dengan menyampaikannya secara jelas.
Ia menyoroti perlunya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pembangunan yang responsif dan adaptif.
"Saya rasa dalam forum yang terbatas ini kita telah mendapat esensinya dan mendukung itu. Kami saat ini juga sedang menyusun rancangan Inpres Infrastruktur Daerah yang merupakan payung atau tempat dari berbagai jenis infrastruktur yang secara mendasar dibutuhkan oleh masyarakat diberbagai daerah," ucap AHY.
"Dengan Inpres tersebut maka aksi yang dilakukan akan lebih cepat," tambahnya.
Terkait dengan anggaran fiskal daerah dalam mendukung pembangunan, AHY juga menekankan telah mengupayakan agar tidak terjadi pengurangan yang besar terhadap porsi infrastruktur.
"Hal ini kami lakukan, karena banyak sesuatu yang tidak bisa menunggu, terutama saat terjadi bencana yang merupakan hal yang tidak bisa ditunda harus ditanggulangi dengan cepat," tekannya.
Menurut Menko, forum koordinasi yang dilakukan Pemerintah Se-Provinsi Jambi ini adalah langkah awal yang baik.
"Ini adalah yang pertama, namun jangan bosan dilakukan karena berurusan dengan negara, dengan berbagai macam persoalan. Terus ingatkan kami, mudah-mudahan dengan dibentuknya Inpres Infrastruktur Daerah tadi bisa ditanggulangi dengan cepat. Dan tentunya apa yang disampaikan hari ini telah kami catat," pungkas AHY.
Bersamaan dengan kunjungan kerjanya mendampingi Gubernur Jambi, juga dilaksanakan sejumlah audiensi penting dengan beberapa kementerian, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Kaimuddin, Wakil Menteri PPN, Febrian Alphyanto Ruddyard, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni. (hfz)
