JAMBIUPDATE.CO, SAROLANGUN– Dampak banjir pada 14 Januari hingga 17 Januari lalu, yang melanda di beberapa desa di Kabupaten Sarolangun mengakibatkan sejumlah masyarakat membutuhkan uluran tangan, baik dari pemerintah, perusahaan ataupun bantuan lain yang tidak menggikat.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun belum menggunakan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah tersebut.
Padahal, Pemkab Sarolangun telah mempersiapkan anggaran yang cukup besar di tahun 2024 ini, yakni mencapai Rp 3 Miliar untuk bencana banjir, namun sampai saat ini belum ada yang dicairkan.
Kepala BPKAD Sarolangun, Kasyadi, saat dikonfirmasi wartawan mengakui belum ada pencairan tersebut karena ada beberapa saran dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah agar BTT bisa dicairkan.
"Terkait dengan dana BTT, dikaitkan dengan bencana banjir yang terjadi di Sarolangun memang belum ada pencairan, karena ada beberapa saran dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah agar BTT bisa dicairkan,” jelasnya.
Menurut Kasyadi, untuk mencairkan dana BTT tersebut syarat utama harus ada keputusan Kepala Daerah tentang status tanggap darurat bencana, setelah itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait baru mengajukan rencana kebutuhan.
"Sampai saat ini pemerintah daerah belum menetapkan status tanggap darurat. Mengingat kondisi hari ini, Pemerintah mengaku masih mampu memberikan bantuan kepada para korban tanpa harus menggunakan dana BTT,” pungkasnya. (hnd)
