Askolani mengatakan hasil dari evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut akan menjadi upaya perbaikan dari penyaluran dana desa kedepan. “Sudah ada, tapi mungkin mereka akan koordinasikan, untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan,” katanya.
Sementara Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam menuturkan bahwa sesuai yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian, maka Polda Sultra saat ini tengah melakukan penyelidikan kasus desa fiktif. ”Penyelidikan bersama ya,” tuturnya.
Bahkan, temuan desa fiktif ini sudah diketahui sejak bulan lalu. Saat ini prosesnya masih berjalan dan direncanakan untuk gelar perkara. ”Yang pasti ini proses berjalan,” terang jenderal berbintang satu. Berapa jumlah pasti desa fiktif tersebut? Dia mengatakan bahwa untuk administrasi dan teknis semacam itu semua di Kemendagri. ”Pasti nanti akan diketahui setelah proses gelar perkara selesai,” terangnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengejar siapapun pelaku atau oknum hingga tertangkap terkait dugaan adanya desa fiktif yang dibentuk untuk memperoleh kucuran dana desa. Presiden setelah acara Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11), mengatakan memang tidak mudah mengelola begitu banyak desa di Indonesia. “Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi yang diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkap,” kata Presiden.
