JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Desa fiktif yang mencuat dan menjadi polemik harus segera dibenahi. Yang menarik Kemendagri berencana mengevaluasi penataan desa se-Indonesia sejalan dengan sikap kritik yang dilontarkan DPR. Selain untuk efektivitas pemerintahan, hal ini juga terkait dengan penyaluran dana desa. Agar tidak terjadi kecemburuan dengan wilayah lainnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly secara gambalang mengkritisi kinerja pemerintah dalam penyaluran dana desa sehingga terdapat dugaan desa yang tidak berpenduduk namun menerima dana desa. Padahal dana desa diarahkan untuk berkontribusi besar pada berbagai sisi, terutama pada perbaikan indikator-indikator sosial seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan pendapatan. Hal inilah yang menyebabkan Fraksi PKS terus mendukung realisasi dana desa.
”Terkait dugaan temuan ini menunjukan bahwa masih ada kelemahan administrasi dalam penyaluranan dana desa, ini penting untuk segera dievaluasi,” terang Junaidi, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (7/11). Ia menekankan, pemerintah jangan terjebak pada evaluasi dan perbaikan penyaluran dana desa, melainkan juga responsivitas solusi harus menjadi perhatian.
