Oleh : Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Guru Besar Ekonomi / Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi/ Tenaga Ahli Gubernur Jambi
Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini memiliki dimensi historis yang penting. Namun, Pancasila akan kehilangan sebagian maknanya apabila hanya hadir dalam upacara, pidato, dan ingatan sejarah. Dalam pembangunan ekonomi, Pancasila semestinya hadir dalam persoalan yang jauh lebih nyata: ketika ekonomi tumbuh, siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut? Ketika kekayaan daerah meningkat, apakah kesejahteraan ikut menyebar? Ketika investasi, produksi, dan perdagangan berkembang, apakah petani, pekerja, UMKM, dan masyarakat berpendapatan rendah memperoleh kesempatan yang semakin besar untuk naik kelas?
Pertanyaan itu relevan bagi Provinsi Jambi. Data terbaru menunjukkan perekonomian Jambi masih bergerak positif. Pada Triwulan I-2026, ekonomi Jambi tumbuh 4,33 persen secara year-on-year. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp88,80 triliun. Sebelumnya, sepanjang 2025 ekonomi Jambi tumbuh 4,93 persen dengan PDRB nominal mencapai Rp349,66 triliun. Data resmi BPS Provinsi Jambi tersebut menunjukkan bahwa mesin ekonomi daerah tetap bergerak, meskipun kecepatannya berubah mengikuti dinamika ekonomi.
BACA JUGA: 42 Kopdes Merah Putih Tanjabtim Masih Dikerjakan, Launching Diperkirakan 2027
Namun, pertumbuhan hanyalah satu sisi pembangunan. Pertumbuhan menjelaskan seberapa besar kue ekonomi bertambah; pemerataan menjelaskan siapa yang memperoleh bagian dari kue yang semakin besar tersebut. Di antara keduanya terdapat persoalan mendasar Ekonomi Pancasila: bagaimana kemajuan ekonomi diterjemahkan menjadi kemakmuran yang dapat dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat.
Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Menurun
Perkembangan terbaru memberikan alasan untuk optimistis. BPS Provinsi Jambi mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 6,67 persen, turun dari 6,89 persen pada September 2025 dan 7,19 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi 253,73 ribu orang, berkurang sekitar 17,2 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Pasar kerja menunjukkan arah yang sama. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 berada pada 3,99 persen, turun 0,50 poin persentase dibandingkan Februari 2025. Sekitar 1,80 juta penduduk tercatat bekerja, dan 46,21 persen di antaranya bekerja pada kegiatan formal.
Dua perkembangan tersebut layak diapresiasi. Analisis yang objektif tidak seharusnya membangun kesan bahwa pertumbuhan Jambi gagal memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemiskinan menurun dan pengangguran membaik. Persoalannya justru lebih dalam: apakah kemajuan tersebut telah menyebar secara relatif merata antardaerah dan antarkelompok masyarakat? Pertanyaan terakhir itulah yang membawa pembahasan dari sekadar pertumbuhan menuju pemerataan.
Satu Provinsi, Kapasitas Ekonomi yang Berbeda
Data tahunan terbaru yang tersedia memperlihatkan perbedaan kapasitas ekonomi yang cukup lebar antarkabupaten/kota. Berdasarkan angka sangat sementara BPS tahun 2025, PDRB per kapita Tanjung Jabung Barat mencapai sekitar Rp182,03 juta, sedangkan Tanjung Jabung Timur Rp127,74 juta, Kota Sungai Penuh Rp108,71 juta, dan Muaro Jambi Rp102,14 juta. Pada sisi lain, Kerinci berada pada sekitar Rp61,23 juta, Tebo Rp69,02 juta, Kota Jambi Rp73,34 juta, dan Merangin Rp73,67 juta.
Artinya, PDRB per kapita daerah tertinggi hampir tiga kali daerah terendah. Angka ini tidak berarti penduduk Tanjung Jabung Barat membawa pulang pendapatan tiga kali lebih besar daripada penduduk Kerinci. PDRB per kapita merupakan nilai tambah ekonomi wilayah dibagi jumlah penduduk, bukan pendapatan aktual setiap orang. Namun, jarak tersebut tetap memperlihatkan betapa berbedanya kapasitas produksi ekonomi antardaerah di dalam satu provinsi.
Dinamika 2026 pun belum seragam. Pada Triwulan I-2026, Kota Jambi tumbuh 5,44 persen secara tahunan, Sarolangun 4,90 persen, dan Muaro Jambi 4,87 persen. Pada periode yang sama, Tanjung Jabung Barat tumbuh 3,42 persen dan Tanjung Jabung Timur 2,92 persen. Fakta ini menegaskan bahwa pembangunan Jambi bukan satu cerita tunggal. Setiap wilayah mempunyai struktur ekonomi, sumber pertumbuhan, dan tantangan yang berbeda.
Paradoks di Tengah Kekayaan
Tanjung Jabung Barat menawarkan ilustrasi yang menarik. Berdasarkan data BPS, PDRB nominal kabupaten tersebut pada 2025 sekitar Rp61,82 triliun, sementara PDRB per kapitanya sekitar Rp182,03 juta. Besarnya aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan kuatnya kapasitas produksi daerah.
