Dalam kerangka tersebut, hilirisasi seharusnya dipahami lebih luas daripada sekadar pembangunan pabrik. Hilirisasi harus menjadi demokratisasi nilai tambah. Keberhasilannya bukan hanya diukur dari jumlah investasi atau kapasitas produksi, tetapi juga dari berapa banyak petani yang memperoleh pendapatan lebih baik, UMKM yang masuk ke rantai pasok, tenaga kerja lokal yang memperoleh pekerjaan berkualitas, serta nilai ekonomi yang berputar kembali di daerah.
Pendekatannya pun tidak dapat diseragamkan. Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur membutuhkan penguatan keterkaitan sektor berbasis sumber daya dengan ekonomi masyarakat lokal. Kerinci dan Sungai Penuh mempunyai ruang besar pada pertanian bernilai tambah, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kota Jambi menghadapi persoalan ekonomi perkotaan yang berbeda. Kabupaten lainnya juga mempunyai struktur ekonomi dan kebutuhan transformasi masing-masing.
Pemerataan bukan berarti membuat seluruh daerah sama. Pemerataan berarti memberikan kesempatan yang semakin setara bagi masyarakat untuk maju berdasarkan potensi wilayahnya.
Ketika Pancasila Terlihat dalam Angka
Di sinilah Hari Kesaktian Pancasila menemukan relevansi ekonominya. Pasar tetap diperlukan. Investasi tetap penting. Keuntungan dibutuhkan agar usaha berkembang. Efisiensi juga tidak boleh ditinggalkan. Namun seluruh mekanisme tersebut semestinya bermuara pada tujuan yang lebih besar: kemakmuran bersama.
Data terbaru memberikan alasan untuk optimistis sekaligus tetap kritis. Kemiskinan Jambi telah turun menjadi 6,67 persen pada Maret 2026 dan pengangguran terbuka menjadi 3,99 persen pada Februari 2026. Data terakhir Gini Ratio juga menunjukkan perbaikan menjadi 0,291. Pada saat yang sama, perbedaan PDRB per kapita dan IPM antardaerah memperlihatkan bahwa agenda pemerataan belum selesai.
Karena itu, Pancasila tidak cukup terdengar dalam pidato pembangunan; Pancasila harus terlihat dalam statistik pembangunan. Pancasila terlihat ketika kemiskinan berkurang, kesenjangan kesempatan menyempit, petani memperoleh nilai tambah lebih besar, UMKM naik kelas, pekerjaan produktif bertambah, dan kualitas pendidikan serta kesehatan semakin merata.
Jambi bukan daerah yang kekurangan kekayaan. Tantangan yang lebih besar justru terletak pada kemampuan mengubah kekayaan menjadi nilai tambah, nilai tambah menjadi pendapatan, pendapatan menjadi kesejahteraan, dan kesejahteraan menjadi semakin merata.
Pada akhirnya, ukuran pembangunan ekonomi yang berjiwa Pancasila tidak cukup dijawab dengan pertanyaan, “Berapa persen ekonomi Jambi tumbuh?” Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: “Siapa yang tumbuh bersama pertumbuhan itu?”
Sebab pertumbuhan baru menemukan makna Pancasilanya ketika mempunyai alamat yang jelas: kesejahteraan seluruh masyarakat Jambi.(*)
