JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jambi Tahun 2027. Gubernur Jambi H. Al Haris telah menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan tersebut pada Jumat (20/11/2026), lebih cepat sehari dari batas akhir arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI yang jatuh pada Sabtu (21/11/2026).
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi, M. Harir Khodari. Pihaknya membenarkan telah terbitnya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 888/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2026 tertanggal 20 November 2026 tersebut.
"Alhamdulillah, SK Gubernur tentang UMP dan UMSP Provinsi Jambi Tahun 2027 sudah ditandatangani Bapak Gubernur kemarin tertanggal 20 November 2026," ujar M. Harir Khodari melalui Kabid Wasnaker Dodi kepada Jambi Ekspres, Sabtu (21/11/2026).
Berdasarkan dokumen resmi SK Gubernur Jambi tersebut, UMP Jambi Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3.711.516 per bulan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp240.019 atau 6,91 persen dibandingkan UMP Jambi Tahun 2026 yang berada di angka Rp3.471.497.
Selain UMP, Gubernur Al Haris juga menetapkan kenaikan pada dua sektor unggulan daerah dalam Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jambi Tahun 2027 yang menembus angka Rp3,8 juta:
- Sektor Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262) dan Industri Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (KBLI 10431): Ditetapkan sebesar Rp3.804.304 per bulan. Angka ini naik sebesar Rp291.184 atau 8,29 persen dari UMSP tahun 2026 yang sebesar Rp3.513.120.
- Sektor Pertambangan Batu Bara (KBLI 05100), Minyak Bumi (KBLI 06100), dan Gas Alam: Ditetapkan sebesar Rp3.821.583 per bulan. Sektor ini naik Rp247.137 atau 6,91 persen dibandingkan tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp3.574.446.
Penetapan upah ini merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jambi pada 19 November 2026 serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
"Dalam diktum keputusan tersebut ditegaskan bahwa UMP dan UMSP Tahun 2027 ini merupakan upah terendah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, perusahaan wajib memberlakukan struktur dan skala upah.
Keputusan Gubernur ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027," terang Kadisnaker didampingi Kabid Wasnaker Dodi Harianto Parmin.
Salinan SK tersebut juga telah ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, asosiasi pengusaha (Kadin dan Apindo), serta serikat pekerja/serikat buruh di Provinsi Jambi untuk segera disosialisasikan dan dipatuhi. (aan)

