JAMBIUPDATE.CO, MUARASABAK – Harapan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) untuk memperoleh bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat mulai menunjukkan perkembangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun langsung melakukan verifikasi lapangan terhadap tiga titik infrastruktur yang rusak akibat abrasi dan banjir rob.
Verifikasi tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan 14 titik kerusakan yang diajukan Pemkab Tanjabtim. Pada tahap awal, BNPB memilih tiga lokasi yang dinilai memenuhi syarat untuk dilakukan pengecekan secara langsung.
BACA JUGA: Gagal Juara di Enam Edisi Piala Dunia, Cristiano Ronaldo: Saya Sudah Memberikan yang Terbaik
Hasil verifikasi nantinya akan menjadi dasar bagi BNPB dalam memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan terkait pengalokasian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2026.
Salah satu lokasi yang ditinjau berada di Jalan Seroja, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara. Jalan lingkungan sepanjang sekitar 300 meter itu mengalami kerusakan berat akibat abrasi yang terus mengikis badan jalan hingga akhirnya tenggelam. Kondisinya semakin parah setelah wilayah tersebut diterjang banjir rob pada 2024.
Tenaga Pendukung Ahli Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Syahvera, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan data dan usulan yang disampaikan pemerintah daerah.
"Hasil verifikasi faktual ini akan menjadi dasar bagi BNPB untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari proses penganggaran rehabilitasi dan rekonstruksi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Tanjabtim, Amri Juhardy, menjelaskan dua titik lain yang turut diverifikasi berada di Kecamatan Muarasabak Timur. Menurutnya, sebagian besar kerusakan infrastruktur di kawasan pesisir Tanjabtim disebabkan abrasi dan banjir rob yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Amri berharap seluruh proses verifikasi berjalan lancar sehingga usulan bantuan dari pemerintah pusat dapat segera disetujui.
"Dengan demikian, penanganan infrastruktur yang rusak bisa segera direalisasikan agar aktivitas dan mobilitas masyarakat kembali lancar," pungkasnya.(lan)
