JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi meneguhkan komitmen menolak IRET (intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme) melalui kegiatan sosialisasi kepada para pengawas serta Kepala Sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Jambi, Senin (2/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat benteng pendidikan dari paham-paham yang berpotensi merusak persatuan dan keutuhan bangsa.
BACA JUGA: Gelombang Tinggi Bikin Nelayan Enggan Melaut, Pasokan Ikan di Muara Sabak Menipis
Sosialisasi tolak IRET digelar di Aula Lantai 3 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Staf Ahli II Pemerintah Provinsi Jambi Muktamar Hamdi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar, Kepala Bidang SMK Harmonis, , Direktur Intelijen Densus 88 AT Polri, serta para pengawas dan kepala sekolah dari jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Dalam sambutannya, M. Umar mengungkapkan keprihatinannya atas mulai terpaparnya sejumlah siswa terhadap paham intoleransi dan radikalisme. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk bertindak lebih cepat dan terukur.
BACA JUGA: Kualitas Perbaikan Buruk, Belum Setahun Jalan Lintas Sumatera di Jujuhan Kembali Hancur
"Beberapa waktu lalu, beberapa siswa kita sudah mulai terpapar IRET. Ini merupakan langkah awal kita berkomitmen menolak radikalisme yang sudah mulai menyasar siswa dan guru di sekolah kita," ujar M.Umar.
M. Umar menegaskan bahwa pengawas dan Kepala Sekolah memiliki peran sentral dalam memantau serta mengawasi aktivitas di satuan pendidikan masing-masing. Deteksi dini, kata dia, sangat penting agar paham-paham menyimpang tidak berkembang di lingkungan sekolah.
BACA JUGA: Polisi Bakar 10 Alat Tambang Emas Ilegal di Maro Sebo Ulu, Pelaku Tidak Ditemukan
"Saya harap kita bisa sama-sama memantau satuan pendidikan di sekolahnya," tegasnya.
Lebih lanjut, M. Umar juga meminta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di setiap jenjang pendidikan untuk bersikap proaktif dalam mengimplementasikan hasil sosialisasi tersebut. Ia menekankan pentingnya keterlibatan guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai garda terdepan dalam pendampingan siswa.
"Kepada satuan pendidikan MKKS agar pro aktif agar mengimplementasikan hasil ini dengan melibatkan guru BK," tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli II Pemerintah Provinsi Jambi, Mukhtamar Hamdi menilai upaya pencegahan radikalisme di lingkungan sekolah merupakan tugas yang tidak mudah, terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan akses informasi tanpa batas.
“Ini merupakan tugas yang luar biasa. Saat ini perkembangan teknologi harus dibatasi dalam kaitannya dengan pengaruh dunia luar,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh kepala sekolah untuk bersama-sama mengawasi penggunaan telepon genggam di kalangan siswa. Menurutnya, pengawasan tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah guna mencegah masuknya paham-paham menyimpang melalui media digital.
“Kami mengimbau kepala sekolah agar sama-sama mengawasi penggunaan handphone bagi anak-anak kita. Ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena menjadi perhatian khusus pemerintah,” tegasnya. (aan)
