JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Warga terdampak zona merah Pertamina mengadakan pertemuan dengan anggota Komisi XII DPR RI H Syarif Fasha, Minggu (21/12/2025) siang.
Pertemuan yang digelar di posko forum warga tolak zona merah Pertamina di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly dan anggota DPRD Kota Jambi Datuk Muklis.
Sekitar 150 an warga yang terdampak zona merah tersebut menghadiri pertemuan itu.
Beberapa warga menyampaikan aspirasi mereka kepada Anggota DPR RI H Syarif Fasha untuk disuarakan di tingkat pusat.
Syarifa Fasha mendengarkan langsung keresahan masyarakat, khususnya terkait status kepemilikan tanah yang telah bersertifikat namun kini masuk dalam kawasan zona merah.
Deri Anandia perwakilan warga terdampak mempertanyakan sampai kapan pemerintah daerah dan pusat terus lempar tanggung jawab akan nasib tanah milik warga tersebut.
BACA JUGA: Borong 5 Medali, Atlet Gateball Kota Jambi Juara Umum Kejurprov 2025
Hal yang sama dikatakan M Makin warga terdampak zona merah lainnya. Menurutnya, banyak warga yang ikut terdampak.
Ia menjelaskan, untuk Kenali Asam ada sekitar 1843 bidang tanah, Kenali Asam Bawah sekitar 1340 bidang tanah, Kenali Asam Atas sekitar 645 bidang tanah, Suka Karya 648 bidang tanah, Paal Lima 918 bidang tanah, Simpang Tiga Sipin 75 bidang tanah dan Mayang Mangurai 64 bidang tanah.
"Kami ingin kejelasan tenang nasib tanah kami yang terdampak zona merah ini," katanya.
Sartiah warga Kelurahan Suka Karya mempertanyakan kenapa baru-baru ini zona merah ini ada.
BACA JUGA: Mutasi Besar-besaran di Polda Jambi, Sejumlah PJU dan Kapolres Resmi Berganti
"Harapan kami sebagai warga yang terdampak mohon bantuan bapak Fasha anggota DPR RI Komisi 12. Mudah-mudahan bapak semangat memperjuangkan kami semua, karena kami merasa terzalimi pak. Jujur, sertifikat kami tidak bisa digunakan untuk apa-apa," katanya.
Sementara, Ketua Rt 24 Kenali Asam berharap agar Syarif Fasha bisa meneruskan aspirasi warga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikat mereka.
"Mungkin bapak bisa merekomendasikan ke BPN untuk mengeluarkan data-data sertifikat nomor milik warga yang mana saja masuk ke dalam zona merah," ujarnya.
Ade Kusmeri warga RT 02 berharap sekali mantan Wali Kota Jambi periode 2013-2023 tersebut bisa menyuarakan aspirasi mereka di tingkat pusat.
