iklan Presiden AS Joe Biden.
Presiden AS Joe Biden. (joebiden/Instagram)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji untuk melanjutkan upaya mengakhiri konflik puluhan tahun antara Israel dan Palestina.

Biden mengatakan hal itu usai pertemuannya dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Kota Bethlehem, Tepi Barat, pada Jumat 15 Juli 2022. 

Biden mengakui bahwa pembentukan negara Palestina merdeka masih jauh dari kenyataan tanpa adanya kemajuan pembicaraan baru dengan Israel.

"Bahkan jika saat ini belum siap untuk memulai kembali negosiasi, Amerika Serikat dan pemerintahan saya tidak akan menyerah untuk mencoba membawa ... kedua belah pihak lebih dekat," kata kata Biden dilansir Reuter, Sabtu 16 Juli 2022. 

Biden mengakui bahwa setelah bertahun-tahun upaya yang gagal untuk menyelesaikan konflik, warga Palestina yang hidup di bawah pembatasan berat di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki menderita.

"Anda bisa merasakan kesedihan dan frustrasi," ujar dia.

Sebelum melanjutkan perjalanannya di Timur Tengah untuk bertolak ke Arab Saudi, Biden mengunjungi sebuah rumah sakit di Yerusalem Timur dan menjanjikan paket bantuan keuangan dan teknis senilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,5 triliun).

Selain bantuan untuk rumah sakit Yerusalem Timur, ia akan mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi di Tepi Barat dan Gaza ke standar 4G pada akhir 2023, serta langkah-langkah lain untuk memudahkan perjalanan antara Tepi Barat dan negara tetangga Yordania.

Akan ada paket dana terpisah 201 juta dolar AS (sekitar Rp3 triliun) yang disediakan melalui badan bantuan PBB UNRWA untuk membantu pengungsi Palestina.

Sementara itu, Abbas mengatakan prospek solusi dua negara, yaitu sebuah mekanisme yang didorong oleh AS dan PBB untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, mengalami kemunduran dan peluangnya "mungkin tidak bertahan lama".

Dia mengulangi tuntutan agar AS membuka konsulat di Yerusalem Timur, yang diinginkan Palestina sebagai ibu kota negara merdeka di masa depan, serta menghapus Organisasi Pembebasan Palestina dari daftar kelompok teroris dan mengizinkannya untuk membuka kembali kantor di Washington.


Berita Terkait



add images