JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Jika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, itu artinya partai Demokrat berada di ambang dualisme.
Bahkan tidak menutup kemungkinan, dualisme kepengurusan partai berlambang merci ini bakal merembet hingga ketingkat DPD Provinsi dan DPC Kabupaten/kota, termasuk Jambi.
Apalagi Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum hasil KLB mengklaim dirinya merupakan pimpinan partai yang sah. Sebaliknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengaku kepengurusan yang legal berdasarkan hasil Kongres ke V partai Demokrat.
Lantas dengan kondisi seperti ini, bagaimana dampaknya dalam menghadapai sejumlah agenda politik penting kedepan, seperti halnya Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak 2024 mendatang?
Pengamat Politik Jambi, Citra Darminto, menyebutkan, konflik yang menimpa Partai Demokrat bukan hal baru di masa Jokowi. Partai Golkar dan PPP juga sebelumnya mengalami hal yang sama dan berakhir serupa, yaitu kemenangan bagi kubu yang dekat dengan kekuasaan.
"Apa yang terjadi dengan Partai Demokrat merupakan preseden buruk bagi demokrasi," katanya saat dikonfirmasi harian ini, kemarin.
