“Selama ini kalau industri kecil dan UMKM itu sekitar 3 jutaan lah. Tapi setelah kita inventarisir lagi kemampuan kita sebenarnya bisa. Jawa Barat bisa 4 juta, Jawa Tengah 3 juta, Jawa Timur 3 juta,” tutur dia.
Persoalan soal cangkul sebenarnya, kata Teten, penyaluran bahan baku untuk produksi cangkul yang belum merata di seluruh Indonesia disebabkan keberadaan pengrajin yang terpencar.
“Nah persoalannya sekarang adalah ini tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan bahan baku karena pengrajinnya mencar-mencar menyebar. Kemarin sudah dibicarakan bagaimana distribusi bahan bakunya,” ujar dia.
Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE), Piter Abdullah mengatakan, impor cangkul terjadi lantaran lemahnya koordinasi antara kementerian terkait.
“Menandakan masih lemahnya sinergi antara kementerian terkait mengenai impor cangkul,” ujar Piter kepaa Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/12).
Jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut, tentu saja akan berdampak pada industri dalam negeri di mana produsen cangkul bakal banyak yang tutup.
Di sisi lain menurut Piter, pemeritah salah menerapkan kebijakan post border yang merugikan produsen cangkul dalam negeri.
“Kebijakan (post border) ini saya kira menyebabkan bisa masuknya impor ilegal yang merugikan industri nasional,” kata Piter.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI), Gede Munanto menilai kekecewaan Jokowi soal impor cangkul merupakan tamparan keras bagi Menteri Koordinasi Perekonomian, Airlangga Hartato yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada saat impor tersebut dilakukan.
“Ini tamparan keras buat Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang sebelumnya menjabat menteri perindustrian. Sebab, Jokowi mengungkap langsung ketidakmampuan industri RI di era Airlangga dalam menciptakan industri cangkul yang sebenarnya sangat sederhana,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku dongkol atas derasnya impor cangkul. Kondisi demikian mempermalukan Indonesia yang di mana sebenarnya mampu memproduksi cangkul.
Merespon kemarahan Jokowi, pihak kementerian perdagangan menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin impor cangkul. Kecuali, perizinan impor terhadap perkakas tangan dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk plat dan bahan baku.
(din/fin)
Sumber: www.fin.co.id
