Sementara itu, menimbang beban berat Pertamina sebagai BUMN strategis yang mengusung dua peran sekaligus, yaitu PSO (public service obligation) dan menghasilkan keuntungan, kalangan pemerhati ekonomi menilai bahwa siapa pun komisaris Pertamina akan mempunyai pekerjaan rumah yang berat. Tidak terkecuali Ahok.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan, figur Ahok memang memiliki kelebihan dari sisi memimpin institusi. Sikap tegas serta memiliki budaya kerja yang cepat dan tanggap disebutnya sebagai keunggulan. Namun, menurut dia, Pertamina juga membutuhkan sosok yang cakap dalam bidang bisnis energi, khususnya perminyakan, dengan segala risikonya.
”Memang, secara keseluruhan, kita masih meragukan apakah nanti masuknya Pak Basuki bisa membawa perubahan besar di Pertamina,” ujar Eko saat dihubungi.
Dia menyebut sejumlah PR Pertamina terkait dengan bisnis. Pertama, dituntut menghasilkan laba yang lebih tinggi di tengah situasi harga minyak yang tidak begitu bagus. Dengan pergerakan harga minyak di level USD 60 sampai USD 65 per barel, ditambah melandainya permintaan energi sebagai dampak pelemahan ekonomi global, kondisi tersebut sangat menantang keberlangsungan bisnis Pertamina. ”Sementara yang dicari dari Pertamina adalah sustainability kontribusinya, baik dari sisi dividen, pajak, maupun yang lain,” kata Eko.
Namun, lanjut dia, jika melihat PR kedua, yaitu Pertamina harus menjalankan penugasan seperti yang diinginkan pemerintah serta mengawasi berbagai kebijakan manajemen terkait target-target pemerintah, figur Ahok dinilai pas. ”Karena mungkin komisaris sebelumnya kurang begitu garang untuk memaksakan berbagai macam target. Nah, ini bisa jadi klop karena beliau figur yang sangat tegas,” terang Eko.
