JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah memberikan sinyal bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Belum lagi Demokrat juga menunjukkan gelagat bisa ada di dalam pemerintah.
Apalagi Gerindra sudah mengajukan kosepnya ke Presiden Jokowi mengenai ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan dan permasalahan di bidang ekonomi. Bagaimana tanggapan partai koalisi jika Gerindra bergabung ke koalisi. Demokrat pun sama. Mengajukan 14 program prioritas kepada Presiden Jokowi untuk bisa menjadi bahan masukan.
Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago menyatakan, sebaiknya partai yang selama ini berbeda dukungan di Pemilu 2019 bisa tetap konsisten pada sikapnya. Sebab demokrasi ini perlu dibangun dengan baik. Sehingga perlu adanya oposisi sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan.
”Jadi yang menang silakan memerintah, yang kalah tetap menjadi oposisi agar tetap ada check balances bagi pemerintah,” ujar Irma dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (12/10).
Irma lantas mengatakan adanya unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa beberapa waktu lalu di Gedung Parlemen karena tidak adanya oposisi. Karena partai semuanya sepakat mengenai Revisi UU KPK dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Hal ini dirasa tidak baik bagi iklim demokrasi di Indonesia. Karena adanya perbedaan pandangan sangat diperlukan sebagai masukan ke pemerintah berbuat yang terbaik lagi.
”Kalau semuanya masuk koalisi. Kok saya khawatir menciptakan parlemen jalanan. Terjadinya mahasiswa yang turun ke jalan itu karena kontrol tidak ada, karena tidak ada check balances,” katanya.
Nasdem menginginkan program Jokowi-Ma’ruf Amin tetap dikawal oleh partai oposisi. Kalau proses politik yang dikedepankan. Maka sangat tak baik bagi demokrasi di Indonesia.
“Nasdem menginginkan oposisi penting, harus ada oposisi solitif dan elegan jangan politik praktis dikedepankan, itu malah menciderai demokrasi,” ungkapnya.
