Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menginstruksikan kepala unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang terpapar kabut asap untuk meningkatkan pengawasan serta memperhatikan kondisi cuaca dan lingkungan sebelum menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB). ”Tunda penerbitan SPB bila kondisi kabut asap sangat tebal sehingga mengganggu jarak pandang,” tegas Ahmad.
Sementara itu, penanganan karhutla terus dilakukan. Selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI dan Polri terlibat aktif dalam upaya itu. Sejak Sabtu (14/9), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto turun langsung ke lokasi terdampak karhutla di Sumatera. Kemarin dia bertolak ke Kabupaten Pelalawan, Riau.
TNI akan mengerahkan drone untuk memantau titik api. Terutama saat malam. Hadi optimistis pemantauan titik api semakin optimal dengan drone. ”Menggunakan drone akan mempermudah proses mitigasi lokasi kebakaran hutan karena lokasi yang tidak terpantau pada siang dan sore hari dapat terlihat dengan jelas pada malam hari,” beber Hadi. Selain itu, drone efektif untuk melihat titik-titik yang baru terbakar.
Hadi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan banyak upaya untuk memadamkan api dan mencegah karhutla. Termasuk dengan modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan buatan. Helikopter dan pesawat juga dikerahkan. ”TNI dan Polri beserta seluruh stakeholder tidak akan tinggal diam untuk membantu mencegah terjadinya karhutla,” tegasnya.
Berdasar laporan yang diterima, modifikasi cuaca termasuk efektif untuk memadamkan api dan mengurangi asap. Buktinya, jumlah titik api di Riau turun signifikan. Hingga kemarin, menurut Hadi, tinggal 44 titik api yang terpantau di sana. ”Kalau kami mengukur hasilnya, hot spot sudah mulai turun. Kalau kami lihat juga, secara visual asap yang ada di Pekanbaru saat ini sudah menurun,” jelas Hadi.
