JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik. Setiap kandidat yang diusung, harus bersih dari perkara hukum. Salah satunya praktik korupsi. Partai politik diminta membuka informasi kandidat secara lengkap dan transparan.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan mengatakan partai politik (parpol) harus memberikan akses data rekrutmen calon kepala daerah kepada publik. Warga harus mengetahui proses penentuan calon kepala daerah. “Kalau di parpol ada istilah konvensi. Maka itu harus dibuka ke publik,” jelas Abhan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (12/9).
Ia mengatakan, ada kemungkinan jika dalam Pilkada ada orang-orang yang terafiliasi dengan kasus korupsi turut serta menjadi calon peserta pemilihan umum (pemilu). Untuk itu, proses yang transparan diperlukan. “Tentu untuk mendapatkan kandidat yang baik harus dengan proses yang baik juga,” imbuhnya. Proses rekrutmen yang transparan oleh parpol dapat meminimalkan calon-calon yang terafiliasi kasus korupsi. “Minimal sudah diketahui publik calon itu baik atau nggak,” ucap Abhan.
Menurutnya, kunci keterbukaan informasi dalam pemilu antara lain transparansi penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu. Transparansi peserta dan penyelenggara pemilu harus seimbang.
Terpisah, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, partai politik bukan hanya terbuka. Untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, parpol seharusnya sudah memilih kandidat terbaiknya sebelum diumumkan ke publik.
Mereka yang pernah terjerat kasus hukum dinilai kurang pantas maju menjadi pemimpin daerah. Kader terbaik harus didorong, agar pemilih bisa menentukan pilihan dari calon kepala daerah terbaik. Terutama yang belum pernah tersangkut kasus hukum apalagi korupsi.
“Parpol sejatinya lebih tahu, mana yang tersangkut kasus mana yang tidak. Tapi saya pikir masih banyak kader partai yang bersih dan kompeten. Meskipun modal menjadi salah satu faktor utama,” kata pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut.
Emrus menegaskan, jika kandidat yang diusung adalah mereka yang pernah terjerat korupsi, bisa dipastikan kaderisasi dan regenerasi partai tidak berjalan baik. Meskipun, faktor kedekatan dengan petinggi partai menjadi salah satu kunci agar seseorang bisa maju dalam kontestasi politik. “Kedekatan, modal serta jaringan memang faktor yang menentukan. Hanya saja, saya yakin masih banyak kader yang pintar dan kompeten bisa diusung dalam Pilkada. Jangan yang karbitan apalagi sudah memiliki kasus,” tandasnya.
(khf/fin/rh)
Sumber: www.fin.co.id
