“Pemerintah bisa mengefisienkan anggaran yang lain. Memaksimalkan anggaran pembangunan Ibu Kota baru dengan batasan defisit maksimum 3 persen. Tidak ada kata-kata membebani,” ujar dia.
Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengaku siap mensupport pemerintah soal pendanaan pindah Ibu Kota ke Kaltim.
Mengenai berapa jumlah investasi yang akan digelontorkan untuk Ibu Kota baru? pihak KADIN belum bisa membeberkan, sebab pemeirntah belum memutuskan lokasi tepatnya di mana.
“Kita masih melihat dulu kepastiannya lokasinya. Jika sudah fix dan kita lihat seluruh masterplan (Pemerintah) dan tahapan perpindahan, pengusaha tentu akan ada yang akan masuk kesana,” kata Wakil Ketua Umum KADIN, Raden Pardede di Jakarta, Selasa (27/8).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebutkan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kaltim membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun. Dana tersebut, 19 persen berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari investasi aset di Jakarta.
Sementara sisanya akan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dengan Badan Usaha Milik negara (BUMN).
(din/fin)
Sumber: Fajar.co.id
