iklan Kunjungan uji petik
Kunjungan uji petik
JAMBIUPDATE.CO,  JAMBI - Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR ke Kabupaten Siak Provinsi Riau (21/3) kemarin bertujuan untuk melihat kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di daerah.
 
"Kunjungan ini bagian dari uji petik melihat kesiapan daerah dalam melaksanakan UNBK." 
 
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sendiri dinilai Pimpinan Komisi Pendidikan DPR tersebut sebagai bagian implementasi dari kurikulum 13 dalam pendidikan nasional.
 
"UNBK merupakan salah satu implementasi penting dalam  kurikulum 13 yang perlu ditingkatkan secara terus menerus kualitas dan kuantitas pelaksananya."
 
Karena meskipun tiap tahun terjadi peningkatan signifikan sekolah yang melaksanakan UNBK, namun persentase perlu ditingkatkan, baik mutu dan sebarannya.
 
Dalam rangka meningkatkan jumlah sekolah pelaksana UNBK ini, SAH menyoroti dua peran yang harus dioptimalkan. Ke dua instrumen tersebut adalah peran APBN oleh pemerintah serta keterlibatan masyarakat.
 
"UNBK perlu didukung pemerintah melalui APBN dan peran ke-swadayaan masyarakat di lingkungan."
 
Terkait masalah APBN, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR ini mengatakan peningkatan belanja sarana prasarana Teknologi Informasi Komputer (TIK) bagi sekolah harus di tingkatkan secara signifikan.
 
"Idealnya sekolah yang melaksanakan UNBK harus memiliki laboratorium komputer dan jaringan sendiri, untuk mencapai ini tentu harus ada bantuan dari APBN, persoalannya dana terbatas, sedangkan UNBK harus dilaksanakan oleh sekolah."
 
Solusi menghadapi masalah ini tentu butuh keterlibatan masyarakat khususnya orang tua wali murid, berapa kebutuhan yang bisa dipenuhi pemerintah dan berapa yang dipinjam dari siswa atau bahkan sumbangan.dari masyarakat, dalam arti kata sekolah kita dorong melakukan sharing resources dengan masyarakat.
 
Pola sharing resources ini menurut hematnya jika diberi payung hukum akan membuat lonjakan yang amat tajam  jumlah sekolah pelaksana UNBK di tanah air, karena walau bagaimana pun pendidikan merupakan tanggung jawab anak bangsa, dan percepatan pelaksanaanya memerlukan kepedulian semua pihak, termasuk masyarakat, tandasnya

Berita Terkait



add images