JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Partai Keadilan Sejahtera memberikan pernyataan tegas pada rapat koordinasi bersama partai politik dalam rangka penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) pencalonan pada Pemilu dan Pemilukada. Setidaknya ada tiga poin yang menjadi sorotan PKS untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi.
Pengurus DPW PKS Provinsi Jambi, Amir Hamzah Sihombing memadang perlu adanya rekrutmen terbuka utk para petugas di TPS dan PPS. Tujuannya agar keamanan suara partai dan para caleg bisa terjamin.
"Rekrutmen yang sifatnya terbuka akan menghasilkan petugas-petugas lapangan yang handal dan berintegritas, serta berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemilu 2019," ujarnya.
Kemudian terkait persyaratan caleg yang harus bebas narkoba. Dimana PKS memandang perlu tes narkoba dilakukan di BNN, bukan di rumah sakit milik pemerintah atau swasta.
"Pada pemeriksaan Narkoba kita meminta yang di periksa itu bukan urine saja, tapi rambut dan kuku dari para caleg, karena rambut dan kuku itu lebih akurat serta hasilnya tidak bisa dimanipulasi," katanya.
Selanjutnya, dalam rakor ini PKS juga mengusulkan terhadap syarat kuota 30 persen caleg perempuan sebaiknya diperlonggar sesuai kemampuan setiap partai. Artinya boleh kurang atau boleh lebih dari itu.
"Mungkin masih ada partai-partai yang kesulitan memenuhi quota 30 persen itu. Kalau PKS insyaallah siap dan bisa lebih," ucpanya.
Ketua KPU Provinsi, Subhan mengakau membuka seluas-luasnya aspirasi dari seluruh parpol yang ada di Jambi. Hal ini sebagai bahan masukan untuk disampaikan ke KPU Pusat.
"Kami sifatnya hanya merekap usulan partai. Tentu kami juga berharap KPU pusat dapat mengakomodir masukan dari Parpol di daerah," pungkasnya. (aiz)
