JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Rencana menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendi memberlakukan kebijakan lima hari sekolah menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Termasuk dari pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) yang mengatakan perubahan jam pelajaran sekolah tersebut semestinya tidak dijadikan prioritas pemerintah.
"Kebutuhan mereformasi dunia pendidikan saat ini bukanlah dengan merombak jam belajar siswa, namun pemerintah harus lebih fokus pada pengajaran di sekolah, kesejahteraan guru dan sarana prasarana yang memadai," ujar SAH.
Lagi pula menurut anggota DPR dari Provinsi Jambi tersebut kebijakan perubahan jam pelajaran sekolah jauh rasa adil dan kurang memahami kondisi yang ada di daerah.
"Sebaiknya pemerintah bersikap adil terhadap situasi daerah dan kondisi di sekolahnya, bagaimana kesiapan sekolah dan guru kita yang ada di pedalaman," tambahnya.
Bahkan legislator yang akrab disapa SAH ini menilai kebijakan ini cenderung mengabaikan kultur pendidikan informal dan keagamaan yang ada di Indonesia.
"Di kampung saya anak - anak juga belajar di madrasah atau kami sebut dengan sekolah arab, atau jika tidak mereka mengaji di mesjid, mushola ataupun dengan ustadz, sebagai imbangan antara ilmu agama dan ilmu umum," ungkapnya.
Di samping itu SAH juga meminta pemerintah mempertimbangkan peningkatan pengeluaran orang tua untuk uang saku anak mereka di sekolah.
"Anak yang bersekolah dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore tentu membutuhkan uang saku yang lebih besar, ini juga harus dipertimbangkan, pintanya.
Belum lagi jika kita bicara dukungan sarana prasarana yang ada di sekolah, berapa banyak sekolah kita yang memiliki fasilitas yang memadai, ungkap pentolan komisi pendidikan tersebut.
"Pemerintah saya minta jangan menyamakan fasilitas ataupun sarana prasarana antara sekolah yang diperkotaan dengan sekolah yang di pedalaman, sehingga dalam hal perubahan jam sekolah ini SAH minta pemerintah mengkaji dari berbagai aspek secara jernih dan melihat dalam kacamata daerah, tandasnya.(*/wan)
