JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.
Penegasan ini disampaikan pimpinan komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) dalam rangka melakukan fungsi pengawasan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra komisi.
" Tantangan berbagai kementerian yang menjadi mitra kerja komisi X adalah bagaimana meningkatkan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia. "
Apalagi menurutnya dewasa ini ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan dalam mengelola uang negara.
Selanjutnya anggota fraksi partai Gerindra ini juga menyoroti tentang opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan berbagai kementerian mitra komisi X.
Menurutnya meski rata - rata kementerian yang dipimpinya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tetap harus ada peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara dalam hal effektivitas program bagi kemakmuran rakyat.
Sehingga SAH dalam rapat tersebut mengaris bawahi tiga point penting untuk di cermati dalam peningkatan akuntabilitas keuangan negara.
Pertama, akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat harus sejalan dengan kepercayaan publik terhadap transparansi keuangan.
" Jangan sampai ada kementerian yang dapat WTP tiba - tiba ada kasus mega korupsi yang terbongkar, jika ini terjadi kepercayaan publik akan akuntabilitas juga tercemar. "
Kedua, harus ada inisiatif dari pengelola pemerintahan untuk terus memperbaiki akuntabilitas keuangan.
Dan yang ketiga SAH menekankan pentingnya sosialisasi, pendampingan dan monitoring dari semua pihak baik BPK dan Sekjen dan Irjen dari lembaga terhadap praktik akuntabilitas yang berlaku saat ini di Indonesia.
Jika ini semua dilakukn SAH berkeyakinan multi flier effect APBN akan makin optimal bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat, tandasnya.(*/wan)
