JAMBIPDATE.CO, SAROLANGUN - Rencana lelang jabatan untuk 9 jabatan eselon II yang akan dibuka Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sarolangun, pada Februari ini ternyata belum bisa dilakukan. Sebab, Pj Bupati belum mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah pusat.
Belum bisa dimulainya lelang terhadap sejumlah kursi jabatan strategis sebagai kepala Operasional Perangkat Daerah (OPD) ini dibenarkan oleh Sekda Sarolangun, Thabroni Rozali ditemui diruang kerjanya, Kamis (16/2).
Lelang jabatan nampaknya belum bisa dimulai, karena bupati kita belum dapat rekomendasi, Kalau Pj Bupati harus ada izin dari kementrian untuk melakukan lelang jabatan. Untuk izin dari mentri itu saat ini lagi diurus, kata Sekda.
Selain belum dapatnya izin dari pusat tersebut kata sekda, saat ini Pemkab melalui instansi terkait yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga sedang membentuk tim panitia seleksi (pansel).
Pj bupati telah memerintahkan BKD untuk membentuk tim pansel, tapi sampai saat ini kita belum dapat laporan dari BKD, ujarnya.
Ditanya kapan kepastian lelang jabatan ini akan dilakukan? Sekda menuturkan paling cepat baru bisa dilaksanakan pada April mendatang.Sekitar bulan April rencananya. Kalau menunggu bupati Defenitif terlalu lama, karena bupati terpilih baru boleh melakukan pelantikan enam bulan kemudian, pungkasnya. (hnd)
