JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Polda Jambi bersama Polres jajaran terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Provinsi Jambi. Selain melakukan penegakan hukum, kepolisian juga menggelar puluhan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO.
Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo mengatakan, upaya pencegahan dilakukan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyelenggarakan sosialisasi TPPO pada 15 hingga 19 November 2026.
BACA JUGA: RAPBD Merangin 2027 Tembus Rp1,61 Triliun, Naik Rp220 Miliar dari Tahun Ini
"Berdasarkan rekapitulasi kegiatan, Polda Jambi dan Polres jajaran telah melaksanakan sebanyak 58 kegiatan sosialisasi dalam kurun waktu tersebut," katanya.
Melalui kegiatan ini, personel kepolisian memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO, termasuk berbagai modus operandi yang digunakan pelaku untuk merekrut dan mengeksploitasi korban.
BACA JUGA: Waspada Vape Narkoba, Bentuk dan Aromanya Sulit Dibedakan dari Vape Biasa
"Sosialisasi tersebut menyasar sejumlah lokasi strategis, mulai dari Bandara Sultan Thaha Jambi, pelabuhan, terminal, loket travel, hotel dan penginapan, tempat hiburan malam, karaoke, hingga panti pijat," ujarnya.
Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan di instansi pemerintah, lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, lingkungan pendidikan, pasar, serta kawasan permukiman masyarakat.
Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo menegaskan, penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan langkah pencegahan dan perlindungan terhadap korban.
BACA JUGA: Bupati Dedy Putra Salurkan Bantuan Pupuk dan Pestisida untuk Poktan Wujud Sadar Mandiri
"Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga perlindungan, serta seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan orang," tegasnya.
Widodo juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik perekrutan, penampungan, pengiriman, maupun penawaran pekerjaan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi.

