JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Progres konstruksi pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 2A dan 2B telah mencapai 53,30 persen hingga November 2026.
Jika seluruh ruas tersebut rampung, konektivitas antara Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi akan semakin lancar. Waktu tempuh perjalanan antardaerah juga diproyeksikan menjadi lebih singkat.
Untuk memastikan penyelesaian proyek strategis nasional tersebut berjalan lancar, PT Hutama Karya (Persero) menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi guna memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek.
Kerja sama tersebut dituangkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Jambi, Kamis (19/11/2026).
Dokumen kerja sama ditandatangani langsung oleh Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Sugeng Hariadi. Kegiatan tersebut turut disaksikan Komisaris Hutama Karya Mukri.
Sehari sebelum penandatanganan kerja sama, Rabu (18/11/2026), Fauzan terlebih dahulu meninjau progres pekerjaan fisik Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 2A dan 2B.
Peninjauan difokuskan pada pembangunan Jembatan Bayung Lencir sepanjang 1,214 kilometer di Seksi 2B serta struktur jembatan perlintasan jalan nasional yang berada di Seksi 2A.
Secara teknis, Seksi 2A dan 2B memiliki panjang total 55,8 kilometer dengan konfigurasi dua lajur pada masing-masing arah. Jalan tol ini dirancang untuk kecepatan rencana 100 kilometer per jam dengan menggunakan perkerasan beton atau rigid pavement.
Selain badan jalan utama, konstruksi kedua seksi tersebut mencakup pembangunan 26 jembatan, terdiri dari dua jembatan sungai, 10 underpass, dan 14 overpass.
Pekerjaan juga meliputi pembangunan empat struktur pile slab, 158 box culvert, serta empat tempat istirahat dan pelayanan (TIP).
Apabila seluruh segmen tersambung, ruas tol ini akan memangkas waktu tempuh perjalanan sekaligus memperkuat konektivitas transportasi antara Sumatera Selatan dan Jambi.
Dalam pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS), berbagai aspek hukum menjadi perhatian, mulai dari perizinan, perlintasan jaringan utilitas hingga kontrak dengan para pemangku kepentingan.
Karena itu, pendampingan Kejati Jambi difokuskan pada langkah-langkah preventif untuk memastikan seluruh tahapan pengerjaan berjalan sesuai regulasi dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Kami ingin setiap keputusan dan tahapan proyek sudah sesuai aturan sejak awal. Dengan begitu, pekerjaan di lapangan bisa berjalan dengan kepastian yang lebih kuat,” ujar Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan.
Sementara itu, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menilai sinergi dengan institusi kejaksaan akan melengkapi fungsi pengawasan internal perusahaan di lokasi proyek.
Kerja sama tersebut sekaligus mempertegas komitmen Hutama Karya sebagai BUMN konstruksi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
“Di lapangan, kami memastikan mutu dan keselamatan pekerjaan. Bersama Kejati Jambi, kami memastikan setiap langkah proyek berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Keduanya penting agar proyek infrastruktur nasional ini bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Hamdani. (*)

