JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Suasana di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terasa penuh determinasi pada Jumat (9/10/2026). Di hadapan Gubernur Jambi, Al Haris, 13 pejabat eselon II berdiri tegap untuk mengucap sumpah jabatan.
Namun, di antara formasi baru kabinet pemerintahan ini, sorotan utama tertuju pada satu pos strategis Tandry Adi Negara yang kini resmi memegang kemudi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi. Tandry sebelumnya menjabat Kepala Dinas ESDM.
BACA JUGA: Pantau Monitor SiPongi, Gubernur Al Haris Ungkap Jambi Terkepung Asap Akibat Arah Angin
Selain Tandry, ada Ali Zaini yang dipromosikan menjadi Kepala Inspektorat Provinsi Jambi. Ali menjadi inspektur setelah sebelumnya menjadi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu ada Novriadi yang didapuk jadi Kepala Dinas Perhubungan, jabatan Novriadi sebelumnya jadi Kepala Dispora akan diduduki Imron Rosyadi yang sebelumnya Kadisbudpar.
Adapun Kadisbudpar Baru akan diduduki Ariansyah yang sebelumnya populer sebagai Kadiskominfo. Sedangkan jabatan Kadiskominfo masih kosong dan direncanakan akan dilelang oleh Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Sudirman dan Kepala BKD, menatap jajarannya dengan penuh penekanan. Ia mengingatkan bahwa sumpah yang baru saja terucap bukanlah sekadar seremoni pelantikan, melainkan sebuah amanah berat yang langsung disaksikan oleh masyarakat dan Allah SWT.
"Karena kita satu tim, tim ini harus kompak dan solid di lapangan. Jangan ada yang merasa ini bukan tugas saya," tegas Al Haris.
Gubernur tak ingin melihat ada pejabat yang bekerja secara ego-sektoral. Ia langsung menginstruksikan para asisten gubernur untuk memimpin rapat evaluasi bulanan bersama setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Segala sumbatan di lapangan harus segera dilaporkan kepada Sekda agar tak ada program yang mandek.
Secara khusus, Al Haris memberikan sorotan tajam pada isu mendesak seperti penekanan angka stunting dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk urusan karhutla, ia menggarisbawahi bahwa ini bukan hanya tugas satu instansi, melainkan seluruh OPD harus turun tangan membantu penanganan di lapangan.
BACA JUGA: Kasus Korupsi Sucolit PDAM Jambi, Rusdi Dituntut 4 Tahun dan Uang Pengganti Rp4,45 Miliar
Di era keterbukaan informasi ini, Gubernur juga mendorong agar setiap dinas tidak gagap teknologi. Media sosial harus dioptimalkan sebagai etalase kerja, agar masyarakat tahu apa saja yang sudah dan sedang dibangun oleh pemerintah. Kalaupun ada kritik dari publik, Al Haris meminta jajarannya untuk tidak antikritik, melainkan menjadikannya sebagai cermin evaluasi untuk bekerja lebih transparan dan berhati-hati.
Al Haris menitipkan pesan keras yang tak bisa ditawar yakni jaga integritas dan tutup rapat-rapat pintu korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.
