JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, serta jajaran pemangku kepentingan sektor energi untuk memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan pasokan energi di wilayah daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas), khususnya di Provinsi Jambi.
Ia menyayangkan daerah yang menyumbang sumber daya energi bagi negara malah kerap kelangkaan BBM dan minimnya alokasi gas bersubsidi.
?Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu lalu (26/8/2026).
Berdasarkan pengamatannya, rasio ketersediaan LPG 3 kg di Provinsi Jambi saat ini masih sangat minim dibandingkan wilayah lain di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Dari perhitungannya, rasio ketersediaan LPG 3 kg di Provinsi Jambi tercatat sekitar 1,9, atau menjadi yang terendah dibandingkan provinsi lain di wilayah Sumbagsel yang rata-rata berada di atas angka 3. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih terbatasnya alokasi LPG 3 kg bagi masyarakat di Jambi.
"Di Dapil kami, Provinsi Jambi, rasio gas LPG 3 kg itu masih sangat minim sekali, hanya 1,9 dan paling kecil se-Sumbagsel yang lain sudah di atas 3. Padahal kami ini adalah daerah penghasil migas," ujar Fasha.
?Berdasarkan berkas data pemaparan Ditjen Migas dan BPH Migas Kementerian ESDM, minimnya alokasi LPG 3 kg di wilayah seperti Jambi sejalan dengan upaya penataan ulang sasaran penerima subsidi secara nasional. Pemerintah saat ini tengah mendorong percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 agar pendaftaran serta transformasi penyaluran LPG 3 kg berbasis registrasi akun dapat lebih tepat sasaran, guna menahan proyeksi lonjakan penyaluran LPG 3 kg nasional yang diperkirakan membludak hingga 8,68 Juta MT dari pagu APBN sebesar 8,00 Juta MT.
(*)
Sumber: dpr.go.id
