JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Jambi Adri SH dan Presidium Komunitas Pemuda Jambi Ipan Badilaya SH, mengkritisi Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi yang dinilai lamban menyelesaikan sengkarut jalan khusus batubara.
Adri SH mengatakan, sejak hearing MPW PP dengan Komisi III DPRD akhir Februari 2026 lalu, sampai sekarang sudah dua bulan berlalu, tak ada tindak lanjut dan tak ada kabar baik lagi yang mereka terima, bahkan janji pansus yang akan dibentuk DPRD, juga tak kunjung terealisasi.
BACA JUGA: Dorong Digitalisasi Desa, Pemkab Kerinci Hadirkan Pelayanan Publik Modern dan Transparan
“Saya hanya mendengar bahwa Gubernur mengatakan tahun 2026 target jalan khusus beroperasi, anehnya kok sampai sekarang hampir semua investor swasta yang membangun jalan khusus, masih sibuk dengan persoalannya masing-masing, pemerintah kemana? Lepas tangan?,” ujarnya.
Meradangnya Adri semakin memuncak karena kecelakaan akibat lalu lintas padat masih terus terjadi, angkutan tambang semakin bebas lalu lalang menggunakan jalan publik, jumlah nyawa yang melayang kian bertambah dari waktu ke waktu. “Membaca beritanya saja kita sudah tidak sanggup, setiap saat ada saja kecelakaan, ada saja truk tambang yang bermasalah di jalan umum,” lanjutnya.
BACA JUGA: Sidang Dakwaan Korupsi Rehabilitasi SMAN 6 Tanjabtim, Kerugian Negara Rp318 Juta
Adri meminta Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi segera lah melakukan action, mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat agar proyek jalan khusus bisa dipenuhi sesuai janji “Jangan Cuma omon-omon, janji-janji tapi tak ada bukti,” lanjutnya lagi.
Ia juga menilai pemerintah lemah, Adri mencontohkan kasus yang dialami salah satu investor jalan khusus yang ditolak oleh oknum-oknum tertentu di trase jalan Aur Kenali. Pemerintah katanya harus berpikir jernih dan harus memikirkan kepentingan masyarakat lebih luas, tak hanya sekedar melayani kontra oleh pihak tertentu dengan alasan yang belum terbukti akan terjadi.
“Apa iya proyek jalan khusus ini ditolak oleh banyak orang? Coba pemerintah cek, jangan-jangan itu cuma oknum-oknum tertentu. Karena nyatanya, sangat banyak warga Jambi yang mendukung agar jalan khusus ini cepat beroperasi, suara yang banyak ini yang kami gaungkan,” lanjutnya. Ia menyayangkan, pemerintah hanya diam tanpa ada ketegasan di tengah mendesaknya kebutuhan jalan khusus saat ini.
BACA JUGA: Soal Pemasangan Pipa Gas Jadestone, Komisi XII DPR RI Agendakan Investigasi Langsung ke Lapangan
Adri juga menilai, saat ada pihak swasta yang mau membangun jalan khusus dengan uang swasta, bukan uang APBD, maka sudah seharusnya pemerintah memberi kepastian hukum dan kemudahan dalam investasi. “Apalagi ini untuk kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya lagi
Sementara itu, Tokoh Pemuda Jambi, Ipan Badilaya SH juga ikut menyayangkan lambannya pemerintah menyelesaikan persoalan penyelesaian jalan khusus di Provinsi Jambi. Terlebih lagi jalan khusus tambang adalah janji politik yang ditunggu realisasinya.
Kata Ipan, persoalan yang terjadi di lapangan saat ini ada beragam, ada investor jalan khusus yang menghadapi masalah sosial dengan masyarakat (ditolak), masalah lahan dan lainnya. “Apakah pemerintah hadir sebagai pihak pengurai permasalahan? Sementara jalan khusus adalah kebutuhan mendesak, menyangkut kepentingan Jambi yang lebih luas,” tegas Ipan lagi.
Ia juga menyayangkan, pemerintah terkesan melakukan pembiaran atas semua persoalan jalan khusus batubara di Jambi, sehingga semua janji-janji selalu molor dari jadwal rencana operasionalnya. (*)
