JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mengecam keras dan menyatakan keprihatinan mendalam atas terjadinya bentrokan antara masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) dan pihak keamanan perusahaan PT Sari Aditya Loka (SAL) I, anak perusahaan Astra Group, di wilayah Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, pada Minggu (12/4/2026).
Peristiwa ini kembali memperlihatkan wajah konflik agraria di Jambi yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Bentrokan tersebut telah mengakibatkan sedikitnya delapan orang mengalami luka-luka, dengan sejumlah korban dalam kondisi serius akibat kekerasan fisik. Situasi ini menunjukkan eskalasi konflik yang semakin mengkhawatirkan dan tidak terkendali.
BACA JUGA: Redam Konflik SAD dan PT SAL, Polisi Lakukan Dialog Damai Bersama Tokoh Masyarakat
Bagi WALHI Jambi, kejadian ini bukan sekadar konflik horizontal atau insiden spontan. Ini adalah akumulasi dari konflik struktural yang dibiarkan terus berlangsung, di mana ruang hidup masyarakat adat secara sistematis dipersempit oleh ekspansi korporasi, sementara negara gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi rakyat.
Masuknya puluhan tenaga keamanan baru ke wilayah tersebut, yang diduga menjadi pemicu meningkatnya ketegangan, menunjukkan pendekatan yang keliru dalam menangani konflik. Alih-alih mengedepankan dialog dan penyelesaian berbasis hak, perusahaan justru memperkuat pendekatan keamanan yang berpotensi memicu kekerasan terbuka. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar di wilayah konflik bukanlah solusi, melainkan bentuk tekanan yang memperparah situasi.
BACA JUGA: Konflik SAD dan Security PT SAL di Sarolangun Berhasil Dikendalikan
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyatakan bahwa peristiwa ini adalah cerminan nyata dari kegagalan negara dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil. “Peristiwa ini bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari konflik struktural yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang berkeadilan. Negara tidak hanya abai, tetapi juga melanggengkan ketimpangan dengan menyerahkan ruang hidup rakyat kepada korporasi, sementara masyarakat adat dipaksa bertahan di wilayahnya sendiri. Selama pendekatan yang digunakan tetap represif dan mengabaikan hak, konflik akan terus berulang.
Bagi Suku Anak Dalam, hutan adalah ruang hidup. Ketika wilayah adat dirampas tanpa persetujuan, tanpa pengakuan, dan tanpa perlindungan, maka konflik menjadi konsekuensi. Kekerasan yang terjadi adalah bukti nyata kegagalan negara dalam menghadirkan keadilan agraria dan menjamin hak asasi manusia”.
BACA JUGA: Mayat Pria Ditemukan Mengapung di Kanal Sungai Gelam, Kondisi Sudah Membusuk
Kerusakan yang terjadi, termasuk terbakarnya fasilitas di area perusahaan, menunjukkan bahwa konflik telah mencapai titik kritis. Jika tidak segera ditangani secara adil dan menyeluruh, situasi ini berpotensi meluas dan menimbulkan korban yang lebih besar.
Atas dasar tersebut, WALHI Jambi menyatakan sikap:
1. Mengecam segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat adat.
2. Mendesak penghentian pendekatan keamanan dan represifitas dalam penyelesaian konflik agraria, karena terbukti hanya memperburuk situasi
3. Menuntut negara untuk segera mengakui dan melindungi wilayah kelola masyarakat adat Suku Anak Dalam, sebagai langkah mendasar untuk mencegah konflik berulang.
