Tak hanya itu, saja, Komisi XII DPR RI, sebut Fasha, juga meminta kementerian terkait untuk mengevaluasi RKAB yang telah diberikan kepada perusahaan tambang batu bara di Provinsi Jambi.
‘’Evaluasi RKAB itu dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban perusahaan dan hasil produksi perusahaan tersebut,’’ ujarnya.
Komisi 12 DPR RI, sebut Fasha, ke depannya akan memantau penerapan hasil RDP ini sejauh mana tindaklanjutnya oleh perusahaan tersebut.
‘’Kami akan memantau sampai dengan batas waktu yang sudah diberikan (3 bulan, red) untuk ditindaklanjuti. Jika tidak ada perbaikan, perusahaan-perusahaan tersebut terancam akan distop operasionalnya,’’ pungkas Fasha. (pas)
