iklan Revisi Dini RT RT Kota Jambi : Legitimasi Investasi Atau Ancaman Tata Ruang
Revisi Dini RT RT Kota Jambi : Legitimasi Investasi Atau Ancaman Tata Ruang

Risiko Jika Revisi Tanpa NuraniJika revisi dilakukan semata-mata untuk mengakomodasi fasilitas seperti TUKS PT SAS, maka ada tiga ancaman nyata:

1. Kerusakan lingkungan dan kesehatan publikLokasi dekat pemukiman dan sumber air menjadikan aktivitas batubara rentan mencemari udara dan air. Di sejumlah kota, stockpile batubara terbukti meningkatkan ISPA dan mencemari sumur warga (lihat: kasus Kalimantan Selatan, Mongabay, 2021).

2. Pelemahan fungsi RTRW sebagai rencana pembangunan berkelanjutanRTRW akan dipandang sebagai dokumen politis yang mudah “di-revisi” mengikuti kepentingan sesaat.

3. Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahMasyarakat akan melihat revisi ini sebagai bentuk keberpihakan pada modal, bukan keberpihakan pada warga.

Apa yang Bisa Dilakukan?Alih-alih tergesa mengubah RTRW, sebaiknya disarankan kepada Pemerintah Kota Jambi:• Mengevaluasi seluruh izin yang diterbitkan: Apakah PKKPR dan izin lingkungan PT SAS sudah sesuai prosedur? Jika ada pelanggaran, lakukan penegakan hukum.• Membentuk tim independen evaluasi revisi RTRW: Libatkan ahli tata ruang, masyarakat adat, LSM lingkungan, dan perguruan tinggi.• Menyusun forum publik keterbukaan tata ruang: Libatkan warga sekitar dalam semua keputusan menyangkut ruang hidup mereka.• Prioritaskan zona pengaman sumber air dan permukiman: Jangan dikorbankan demi fasilitas industri.

Revisi RTRW memang bisa menjadi alat koreksi perencanaan, tapi jangan sampai digunakan sebagai justifikasi atas ketidakpatuhan. Kota Jambi adalah kota pusaka. Tata ruangnya harus dibangun dengan prinsip keadilan antar-generasi, bukan semata-mata efisiensi ekonomi jangka pendek.

Jika aturan ditundukkan oleh kenyataan yang melanggar, maka hukum tata ruang akan kehilangan wibawanya. Revisi boleh saja, tapi harus berbasis nurani, data, dan keberpihakan pada ruang hidup rakyat—bukan modal yang dominan. (*)

Penulis adalah Pengamat Kebijakan Infrastruktur, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Penulis adalah Pengamat Kebijakan Infrastruktur, Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan


Berita Terkait



add images