JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi mengakui konflik lahan masih tinggi. Bahkan, pada tahun ini menempati peringkat 3 se-nasional. Ini tentu menjadi raihan buruk untuk Provinsi Jambi.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi Agustin Iterson Samosir mengatakan dari data yang disampaikan Menteri ATR/BPN saat ke Jambi, saat ini Provinsi Jambi menempati urutan ketiga se-Indonesia. "Kita ketiga yang tertinggi dan Mudah-mudahan bisa keluar (dari urutan itu)," ujar Agustin seuasi acara Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) di Jambi (25/9).
Untuk jumlah konflik lahan yang ada di Jambi pada tahun ini, Agustin menyebut masih dinamis. "Angkanya dinamis jadi kita masih bersama-sama (mengatasinya, red) dengan Forkopimda," katanya.
Adapun untuk saat ini, Kepala BPN mengakui ada 7 atensi penyelesaian kasus yang jadi prioritas. "Kita akan lihat perkembangannya lagi ya," ujarnya.
Strategi khusus pengurangan konflik lahan, kata Agustin, ditempuh pihaknya dengan berbagai model. Seperti penyelesaian hak atas tanah masyarakat komunal khususnya hukum adat yang fokusnya di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh.
"Kemudian, kita melakukan penyelesaian lokasi eks Transmigrasi, dan lokasi pelepasan Hak Guna Usaha (HGU)," akunya.
