JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi mengingatkan bagi perangkat desa dan BPD di Provinsi Jambi yang mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) harus membuat pernyataan mundur dari jabatannya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi Raden Najmi menyampaikan bahwa kepala desa, perangkat desa dan BPD yang ingin mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai calon legislatif sah-sah saja.
Lantaran itu diperkenankan oleh undang-undang. Hanya saja sesuai persyaratannya di PKPU dan ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 apabila kepala desa, perangkat desa dan BPD mengajukan untuk menjadi calon legislatif yang bersangkutan harus membuat pernyataan mundur.
“Membuat pernyataan mundur itu kalau kepala desa dan BPD kepada Bupati melalui camat, sementara perangkat desa ke kepala desa saja,” katanya.
Menurut Najmi, di dalam ketentuan PKPU, saat pendaftaran daftar calon sementara pernyataan mundur itu sudah harus dilampirkan. Dan itu sudah bersifat final kabupaten sudah memproses pemberhentian yang bersangkutan.
“Kan ada masa penetapan DCS dan dalam penetapan DCS ada verifikasi. Verifikasi ini apabila nanti sampai batas waktu DCT, SK pemberhentian tidak ada maka dianulir, persyaratannya tidak lengkap,” ujarnya.
Ia mengimbau bagi kepala desa dan BPD dalam masa DCS ini untuk melengkapi persyaratannya jika tidak melengkapi persyaratan seperti penetapan SK Buapti, maka akan sia-sia.
"Tanpa SK pemberhentian, KPU tidak mau nerima. Penetapan pemberhentian kepala desa dan BPD itu berdasarkan SK Bupati,” akunya.
Pihaknya akan memantau dan meminta laporan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kabupaten/kota untuk menyampaikan laporan kepada Gubernur Jambi.
“Yang sudah berproses, Saya meminta daerah juga segera melakukan penetapan Pj-nya supaya penyelenggaran pemerintahan di desa tidak terganggu apalagi ke depan kita sedang siap-siap untuk perhelatan pesta demokrasi,” pungkasnya.
(aan)
