Inisiatif serta pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan dukungan dari para pihak sehingga diperlukan tindak lanjut dan rencana bersama untuk mendukung masyarakat serta perlindungan di HLG Sungai Buluh. Berlian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PMD) Tanjung Jabung Timur turut mendukung upaya yang telah diinsiasi oleh Warsi. “Pada dasarnya kami berterimakasih pada pihak warsi yang memiliki niat yang baik untuk menjaga hutan kita. Artinya perlu power dari pemerintah sehingga perlu ada rekomendasi atau intervensi sehingga hutan terkelola secara baik dan masyarakat diberdayakan. Jadi tentunya kita perlu memfasilitasi dalam hal konsep dan rencana dan yang diperkuat dalam aturan atau putusan dari pemerintah daerah,” kata Berlian.
Namun memang dalam hal kegiatan kedepannya, diperlukan alas hukum terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan kedepannya oleh para pihak. Hal ini disampaikan oleh Fran Supriadi selaku Kepala Bagian Pemerinahan Setda Tanjung Jabung Timur. “Saran saya untuk kegiatan kedepan ini kita buat MoU dan nanti dibawahnya akan kiat lakukan MoA, begitu juga dengan pihak – pihak swasta dan perusahaan sehingga dapat kita buat konsep Kerjasama apa yang akan kita lakukan” ujar Fran.
FGD ini diakhiri dengan kesepakatan pembuatan MoU antara KKI Warsi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan upaya yang akan dilakukan di areal HLG Sungai Buluh. “Terima kasih atas masukan serta tanggapan dari semua pihak, dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi kepada semua pihak baik itu pemerintah atau swasta untuk menindaklanjuti MoU dengan Pemda Tanjung Jabung Timur sehingga upaya pengelolaan HLG Sungai Buluh ini dapat dilakukan dengan baik serta masyarakat yang berada di sekitarnya dapat sejahtera” tutup Ade.(Ist)
