Oleh : Edi Purwanto
Pada judul di atas, penulis sengaja memilih diksi ikhtiar karena selain berarti berusaha dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ikhtiar berarti pilihan. Karena memang dalam upaya mencari jalan keluar penyelesaian sengketa lahan di provinsi Jambi yang sudah berkelindan sejak lama, dan tak jarang berujung pada pada konflik lahan (baca : konflik horizontal maupun vertikal) dibutuhkan banyak pilihan usaha.
Merujuk pada data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2019, Provinsi Jambi termasuk ke dalam 10 besar penyumbang konflik agraria tertinggi di Indonesia, dan dari 24 konflik agraria di Jambi yang telah berlangsung puluhan tahun sebagian besar terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan. Ribuan masyarakat telah menjadi korban, mereka tidak hanya kehilangan lahan, bahkan ada juga yang harus kehilangan nyawa.
Untuk itu dibutuhkan banyak pendekatan dalam penyelesaian sengketa lahan yang terus memakan korban ini. Hemat penulis, setidaknya ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan sebagai bentuk usaha dalam penyelesaian sengketa lahan ini. Yang pertama adalah pendekatan budaya, menggunakan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat sekitar. Kedua adalah pendekatan hukum, lewat hukum positif yang ada di Indonesia. Dan ketiga adalah pendekatan politik yang dapat ditempuh lewat jalur parlemen.
Pendekatan Budaya
Masyarakat kita mengenal istilah Tanah Adat atau Tanah Ulayat yang merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Konsep Tanah Ulayat ini harus dihormati oleh pihak pemerintah maupun korporasi, karena jauh sebelum terciptanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masyarakat kita telah mengenal hak ulayat. Pelanggaran terhadap peraturan tanah ulayat ini tentu akan berhadapan dengan kekuatan masyarakat lokal. Disinilah peran pemerintah untuk menjaga hak-hak rakyat.
Selain itu, pendekatan budaya lainnya juga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa lahan. Berbagai seloko adat di Jambi seperti “pantang larang”, “tanah pemberian”, “batas tanah”, “tanah terlantar”, “jenjang adat”, “sanksi adat” harus dikedepankan dalam penyelesaian sengketa.
Pendekatan Hukum
Hukum memiliki fungsi yang sangat penting, dalam tata kehidupan masyarakat. Menurut J. F. Glastra van Loon hukum berfungsi dalam Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup. Penyelesaian pertikaian. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan- aturan, jika perlu dengan kekerasan.
