Riak Menjadi Ombak di Demokrat, Seruan KLB Semakin Nyaring

Menurutnya, ada beberapa kegagalan AHY dalam memimpin partai dengan logo mersi tersebut. Hal ini lah yang menjadi dasar barisan massa untuk meminta AHY turun dari jabatannya.

Sejumlah kegagalan yang dimaksud seperti kalahnya AHY dalam Pilkada DKI 2017 lalu. AHY yang diusung sebagai calon gubernur kalah dalam putaran pertama. Kemudian, AHY justru diangkat menjadi komandan tugas utama atau Kogasma Partai Demokrat.

Padahal, tugas yang diemban AHY bisa dibilang cukup berat dan memerlukan pengalaman dalam menjalankan fungsinya. Yakni untuk memenangkan kontestasi pesta demokrasi lima tahunan.

“Tapi apa, hasilnya bukannya perolehan suara Partai Demokrat naik atau bertambah, tetapi malah menurun menjadi 7,7 persen,” terangnya. Ia berpendapat, jika partai hanya dikelola oleh segelintir orang apalagi masih dalam satu keluarga terbukti tidak cukup baik.

Kemudian, Supandi juga menilai, terpilihnya AHY sebagai ketua umum secara aklamasi juga terkesan sangat dipaksakan. Jelas. Alasannya, AD/ART baru dibuat setelah kongres selesai dilaksanakan.

Kesan otoriter selama menjabat sebagai ketua umum juga disampaikan Supandi. hal ini terlihat dari mudahnya AHY memecat anggota partai yang dianggap tidak mampu menangani persoalan internal partai.

Selain Barisan Massa Demokrat, Angkatan Muda Demokrat (AMD) justru lebih dulu mendukung dilaksanakannya KLB. ketua Umum AMD Boyke Nivrizone saat konferensi pers menyampaikan, jika KLB bukanlah bentuk kudeta kepada AHY.

hal tersebut, merupakan langkah konstitusi yang bisa dilakukan. Hanya saja, KLB justru terhakimi jika langkah tersebut adalah kudeta. padahal, KLB merupakan langkah organisasi yang telah diatur oleh hukum.

Ia juga berkaca dari pengalaman partai Demokrat beberapa tahun suilam. Yakni saat KLB dilakukan di masa kepemimpinan Anas Urbaningrum. Menurutnya, KLB sudah sesuai dengan konstitusi, baik hukum negara maupun partai.

“Kenapa singgung konstitusi. Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum, karena ada kejadian politik, lalu terjadi pergantian. Saat itu Bapak SBY menggantikan Mas Anas Urbaningrum atas hasil kongres luar biasa. Itu sah secara undang-undang dan hukum, baik hukum negara dan partai politik,” ujarnya.

Ia menyampaikan, di bawah kepemimpinan AHY, soliditas internal Partai Demokrat terganggu. Hal itu dinilai sangat bertolak belakang dengan Ketum terdahulu, yakni SBY.

Sementara itu, sejumlah organisasi sayap Partai Demokrat menolak KLB. Organisasi sayap yang hadir adalah Komite Nasional Partai Demokrat (KNPD) yang dihadiri Ketua Umum Alfrisco Sihombing, Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD) dengan Ketua Umum Steven Rumangkang, Perempuan Demokrat RI (PDRI) yang diwakili Sekjen Lies B Sumarto, Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) hadir Wasekjen Budi Siliwangi, Bintang Muda Indonesia (BMI) dihadiri Ketua Umum Farhan Effendi, Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrat (FKKGD) dengan Wakil Ketua Spey AK Wenggy, dan Angkatan Muda Partai Demokrat (AMPD) bersama Sekjen Nasrudin.

Hadir pula perwakilan DPP Partai Demokrat Wasekjen Renanda Bachtar dan Kepala Badan Pembinaan Jaringan dan Konstituen Zulfikar.

Komite Nasional Partai Demokrat, sebagai organisasi sayap yang berdiri pada tahun 2004, heran dengan perilaku organisasi sayap Partai Demokrat yang berencana mendukung dan mengadakan KLB.

“Sesuai dengan AD/ART, organisasi sayap tidak memiliki hak untuk meminta ataupun mengusulkan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat,” tegas Ketua Umum KNPD Alfrisco Sihombing.

Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), sebagai salah satu organisasi sayap terbesar di Partai Demokrat, diwakili Wasekjen Budi Siliwangi sangat menyayangkan ada orsap yang mau mengadakan KLB dan mendukung pihak luar yang surveinya jelek, yaitu Bapak Moeldoko, sebagai ketua umum baru.

Dan terakhir, mengajak pihak luar menjadi Ketum PD bukanlah praktek politik yang baik dan tidak bermanfaat bagi partai ini. Orsap Angkatan Muda Penggerak Demokrat, yang diwakili oleh Nasrudin, Sekjen, menegaskan menolak KLB dan tetap mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum AHY.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar yang membuka konferensi pers ini, menjelaskan bahwa orsap-orsap ini mendatangi DPP Partai Demokrat dan menyampaikan kalau mereka ingin melakukan konferensi pers.

“Mereka menganggap perlu konferensi pers karena ada perbuatan oknum salah satu orsap yang bisa membuat jelek nama baik orsap Partai Demokrat,” terang Renanda. (khf/fin)