Selain lima paket tersebut, kata Wikan, sertifikat kompetensi bagi lulusan merupakan aspek yang sangat krusial untuk diwujudkan juga dalam skema “pernikahan” tersebut.
Puluhan paket program senilai Rp3,5 tiliun yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di tahun 2020, dirancang berdasarkan aspek-aspek terkait kelima paket minimal tersebut.
Misalnya, pada paket program pembelian peralatan, sarana dan prasarana atau infrastruktur, maka harus dilakukan sesuai masukan pihak industri, setelah menyepakati konten kurikulum, penjadwalan dosen tamu dari industri, dan pelaksanaan magang siswa/mahasiswa di industri.
“Jadi, bantuan dana untuk peralatan fisik, akan disalurkan setelah dipastikan SDM guru dan dosen serta pimpinan unit sekolah/kampus dipastikan memiliki kompetensi dan leadership serta networking yang dibuktikan dengan berhasil mengajak beberapa industri untuk menikah,” jelasnya.
Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung Iwan Pranoto yang juga mengikuti Bincang Asik tersebut menyampaikan kebijakan tersebut merupakan kemajuan yang sangat baik bagi pendidikan vokasi.
“Menurut saya, pendidikan vokasi akan lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri. Ini akan membuat dunia kerja kita maju dengan cepat dan luar biasa,” kata Iwan.
Iwan menambahkan, selain kerja sama dengan industri juga harus dilakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi profesi.
“Sertifikasi memang harus menjadi bagian dari pendidikan. yang mengeluarkan seharusnya organisasi profesi,” pungkasnya. (der/fin)
Sumber: www.fin.co.id
