iklan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Pangandaran.
Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Pangandaran. (Biro Pers Setpers)

JAMBIUPDATE.CO, KUTAI KARTANEGARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak sependapat dengan bekas Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang memprotes rencana penggantinya Edhy Prabowo, yang ingin membuka kembali kebijakan ekspor benur atau benih lobster.

Menurut Jokowi, rencana mencabut larangan ekspor baby lobster yang sedang dikaji Menteri KKP Edhy Prabowo harus dilihat dari berbagai sisi. Baik manfaat untuk nelayan maupun aspek lingkungan.

"Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu. Nilai tambah ada di dalam negeri dan ekspor tidak ekspor itu hitungannya dari situ," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi, saat ditanya protes Susi yang merupakan menteri KKP di periode pertamanya, di sela-sela kunjungan kerja di Kutai Kertanegara, Selasa (16/12).

"Jangan kita hanya melihat lingkungan saja, tetapi nilai ekonomi juga dilihat. Tapi jangan dilihat nilai ekonominya saja tapi lingkungan tetap harus dipelihara. Keseimbangan itu paling penting bukan hanya bilang jangan (ekspor)," lanjut Presiden.

Karena itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini memgingatkan bahwa dalam menerapkan kebijakan soal benih lobster, keseimbangan itu diperlukan.

"Jangan juga aur-auran, semuanya, dieskpor semua enggak benar," tukasnya.

Presiden kerujuh ini meyakini rencana memcabut larangan bemih lobster itu akan dikaji oleh para pakar. Terutama agar tidak terjadi kerusakan ekosistem.

"Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara aur-aruran tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana. Nilai tambah ada di negara kita," tandas Jokowi.(fat/jpnn)


Sumber: www.jpnn.com

Berita Terkait



add images