Sementara lima instansi paling sedikit pelamar adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan 237 pelamar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (212), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (170), Setjen Komnas HAM (168), dan Kementerian Riset dan Teknologi dengan (86).
Sedangkan lima formasi dengan pelamar terbanyak adalah penjaga tahanan (pria) dengan 263.054 pelamar, kemudian ahli pertama – guru kelas (203.499), pelaksana/terampil – bidan (158.637), pelaksana/terampil – perawat (127.919), dan ahli pertama – guru agama Islam (125.285).
Untuk lima formasi yang belum ada yang melamar yaitu, pengelola pemeliharaan laboratorium, pengelola grafik perjalanan kereta api, pengelola kelistrikan perkeretaapian, masinis III kapal kelas 1, dan penelaah manajemen lantas.
BKN menargetkan pendaftar CPNS pada tahun 2019 bisa mencapai 4,5 juta hingga 5 juta orang. Dia optimistis target tersebut bisa tercapai, mengingat tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti proses seleksi.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman Dr. Slamet Rosyadi meminta pemerintah harus menelusuri rekam jejak calon aparatur sipil negara (ASN) khususnya bagi mereka yang akan menempati posisi strategis.
“Rekam jejak ditujukan untuk calon ASN yang akan menempati pos-pos strategis. Bukan sekedar tenaga administratif,” katanya.
Rekam jejak juga diperlukan guna mengantisipasi kemungkinan adanya calon ASN yang terpapar radikalisme.
“Tujuannya untuk mencegah sejak dini calon-calon ASN yang memiliki kemungkinan terimbas radikalisme,” katanya.
Selain itu, dia juga berharap proses rekrutmen CPNS berjalan baik, sukses dan tetap menjaga transparansi.
“Transparansi bisa dilakukan misalkan dengan mempublikasikan proses rekrutmen secara daring agar publik dapat mengawasi jalannya proses rekrutmen. Kemudian pemerintah bisa terbuka terhadap pertanyaan publik terkait proses rekrutmen,” katanya.
(gw/fin)
Sumber: www.fin.co.id
