JAMBIUPDATE.CO, PANDEGLANG – Sejumlah tenaga honorer Pemkab Pandeglang mengeluhkan minimnya kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Pandeglang. Soalnya, kuota yang diberikan hanya untuk 145 orang sementara jumlah honorer lebih dari 5.000 orang terdiri dari TKK (tenaga kerja kontrak) dan TKS (tenaga kerja sukarela).
Seperti dikatakan Sahra, guru honorer di Kecamatan Munjul, informasi penerimaan P3K sudah ditunggu-tunggunya sejak lama. Namun saat ada pengumuman dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional) ternyata kuota untuk P3K Pandeglang sangat minim. “Saat saya tahu kuotanya sedikit, langsung saja jadi pesimistis ikut daftar karena peluang diterima kecil. Kuota yang ada tidak sebanding dengan jumlah honorer,” kata Sahra, kemarin.
Senada dengan Sahra, Lina, honorer di kantor Setda Pandeglang menyatakan tidak bersemangat mengikuti seleksi P3K karena peluangnya tipis untuk lolos jadi P3K dan menerima hak yang sesuai. “Kalau gak salah seleksi P3K pakai sistem CAT. Kalau mau lolos mungkin nilainya harus 100. Dapat nilai maksimal tidak mudah, makanya saya mah pasrah dan mau mengabdi saja ke pemerintah walau dengan honor seadanya,” kata Lina.
Pernyataan sedikit berbeda diutarakan Rudi Jaya honorer guru yang telah mengabdi selama 15 tahun di sebuah SLTP di Pandeglang. Kata Rudi, kuota P3K yan terbatas harus jadi motivasi para honorer untuk belajar sehingga saat ujian lulus. “Memang tidak ada cara lain untuk diangkat jadi P3K selain ikut alur yaitu ujian. Makanya saya mau konsentrasi belajar agar nilai bagus. Kalau menyerahkan pada nasib saja untuk diangkat mungkin harus menunggu sampai 30 tahun ke depan saat PNS yang sekarang ada pensiun semua,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi mmbenarkan pihaknya hanya mengusulkan 200 kuota untuk rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2019. Menrutnya, dari 200 kuota yang diusulkan, 70 persen untuk P3K dan 30 persen untuk CASN dengan komposisi 54 orang untuk CPNS dan 145 orang untuk PPPK.
“Tahapan seleksi di Bulan Oktober itu tahapan administrasi dari mulai pengumuman terus bulan Desember ini tahapan seleksi administrasi, tetapi untuk teknis pelaksanannya di bulan Februari 2020 yaitu tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” kata Fahmi.
(muhaemin/hendra)
