Demikian juga saat ditanya soal Pepres tentang Jabatan PPPK, Moeldoko berkilah belum mendapatkan informasi terbaru. Dia malah menyarankan untuk menunggu kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
November 2018, Presiden Jokowi menetapkan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Belum selesai turunan PP Manajemen PPPK dibuat, Februari 2019 presiden memerintahkan untuk membuka rekrutmen tahap I sebanyak 75 ribu orang khusus honorer K2.
Sayangnya, kebijakan tersebut bermasalah karena sampai saat ini 50 ribuan honorer K2 yang sudah lulus PPPK masih tidak jelas statusnya. Mereka masih menjadi pegawai honorer K2 dengan gaji Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan.
Bahkan janji pemerintah akan membuka rekrutmen PPPK tahap II pada Oktober 2019 tidak terealisasi dengan alasan anggaran pemda terbatas. (esy/jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
