JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang, Bawaslu mengklaim peminat pengawas di daerah meningkat. Bukan hanya masyarakat umum. Peminat dari kalangan pelajar juga ada. Dari 100 kabupaten/kota yang ditunjuk menjadi lokasi penjaringan, sebanyak 1.143 pelajar mendaftarkan diri.
Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Bawaslu La Bayoni memaparkan, tahun ini Bawaslu memperluas daerah penjaringan peserta sekolah kader pengawasan pemilu partisipatif. Para peserta akan menjalani pendidikan dengan dibekali materi kepemiluan oleh para akademisi dan penggiat pemilu.
La Bayoni menyebut, ada empat materi yang diberikan. Pertama, tentang pembangunan karakter, konstitusi, dan demokrasi. Kedua, sistem pemilu dan pengawas pemilu di Indonesia. Ketiga, lanjutnya, penegakan hukum pemilu, mencakup desain penegakan hukum pemilu, jenis, dan bentuk pelanggaran pemilu. Juga terkait mekanisme penanganan pelaporan dan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu. Keempat, analisis sosial kepemiluan, gender dan disabilitas dalam Pemilu.
“Tujuan kegiatan ini unutk melaksanakan fungsi pendidikan Bawaslu. Serta meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dan pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat. Pelatiha ini akan menciptakan simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat di Indonesia,” tutur La Bayoni di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (26/9).
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, pascapendidikan sekolah kader, nantinya peserta akan langsung terjun ke lapangan mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2020. Ada yang ditugaskan sebagai Panwascam, Pengawas Pemilu Lapangan ataupun Pengawas TPS. “Ilmu dan pengetahuan yang didapat sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan pemilu,” kata Abhan.
Para peserta harus melalui seleksi tertulis dan wawancara yang dilakukan Bawaslu tingkat provinsi di daerah asal. Selain itu, Bawaslu harus membatasi jumlah peserta meskipun minat masyarakat yang mendaftar sangat tinggi. “Jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai seluk-beluk pemilu,” ungkapnya.
Sekolah kader merupakan kegiatan penting. Sebab, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, harus ada dukungan dari masyarakat supaya pengawasan pemilu berjalan lebih efektif. “Bawaslu punya kewajiban untuk mempersiapkan masyarakat agar ikut berperan dalam pengawasan untuk menciptakan kontestasi yang luber dan jurdil,” tandasnya.
(khf/fin/rh)
Sumber: www.fin.co.id
