Menurutnya, penambahan itu tidak ada kaitannya dengan kinerja MPR. Dia menyesalkan partai-partai yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengkhianati rakyat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan revisi UU MD3 merupakan kesepakatan politik bersama. Terutama Fraksi yang ada di MPR dalam rangka untuk kepemimpinan yang lebih kolektif. “Karena MPR ini kan berbeda dengan DPR. MPR kan mensosialisasikan ideologi, UUD 45 dan sebagainya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).
Menurut Fadli, Partai Gerindra tidak keberatan atas penambahan kursi pimpinan tersebut. “Justru kita mendorong kok. Gerindra termasuk yang mendorong itu. Tidak ada yang menonjol juga disana. Justru itu lebih kepada sosialisasinya. Jadi kepemimpinan ada perwakilan dari semua fraksi yang ada plus DPD. Saya kira nggak ada masalah,” tandasnya.
(yah/fin/rh)
Sumber: www.fin.co.id
