iklan

JAMBIUPDATE.CO, PAPUA – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengecam insiden kekerasan yang menimpa mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Semarang dan Kota Malang, Jawa Tengah, yang terjadi bertepatan moment Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74.

Namun, dia meminta agar masyarakat Papua tidak merespons insiden itu secara represif. Apalagi sampai menimbulkan korban jiwa dan kerugian terhadap masyarakat.

Gubernur Lukas memberikan lima poin atas insiden tersebut. Salah satunya Total ada lima poin penting yang disampaikan berkaitan dengan insiden tersebut. Salah satunya meminta agar menghentikan rasisme dan diskriminasi mahasiswa Papua di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Papua menurutnya menghargai upaya hukum yang dilakuan aparat keamanan sepanjang dilakukan secara proporsional dan profesional serta berkeadilan. Aparat diminta tidak melakukan pembiaran atas tindakan persekusi dan main hakim oleh kelompok atau individu orang yang dapat melukai hati masyarakat Papua.

“Hindari adanya tindakan represif yang dapat menyebabkan korban jiwa, kegaduan politik dan rasa nasionalisme sesama anak bangsa,” tegas Enembe dalam keterangan pers di Gedung Negara Papua, Minggu (18/8).

Dikatakan, Provinsi Papua merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikenal sebagai miniatur Indonesia. Penduduk Provinsi Papua menurutnya beragam dan multi etnis, multi agama dan multi budaya yang hidup secara berdampingan. “Masyarakat asli Papua menyambut baik masyakat non Papua secara terhormat bahkan sejajar. Untuk itu, kami berharap kehadiran Masyarakat Papua di berbagai wilayah di Provinsi Indonesia harus diberlakukan sama,” tegasnya.

“Hal ini merupakan komitmen kita bersama sebagai anak bangsa yang mewujudkan Indonesia yang damai berdaulat,” sambungnya.

Selaku Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua untuk merespon insiden Surabaya secara wajar, tanpa ada tindakan yang merugikan.

Sementara kepada masyarakat non Papua di seluruh Indonesia, untuk selalu menjaga harmoni kehidupan dan tidak melakukan tindakan yang inkontitusional seperti persekusi, main hakim sendiri, bertindak rasis dan diskriminatif yang dapat melukai masyarakat Papua serta mengganggu harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasis dan dikrimantif tidak terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama,” ucap Gubernur Enembe.

Selaku Gubernur Papua, dirinya mengajak para gubernur, wali kota dan bupati di seluruh Indonesia untuk ikut melakukan pembinaan kepada pelajar dan mahasiswa Papua di wilayah masing-masing. “Sebagaimana kami juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat Papua yang berasal dari luar Papua,” tuturnya.


Berita Terkait



add images